KONGRES BAHASA INDONESIA

PUTUSAN 

KONGRES BAHASA INDONESIA PERTAMA

Solo, 25--27 Juni 1938

1.    Sesudah mendengarkan dan memperkatakan praeadvies tuan Mr. Amir Sjarifoeddin tentang "Menyesuaikan kata dan paham asing ke dalam bahasa Indonesia", maka Kongres ternyata pada umumnya setuju mengambil kata-kata asing untuk ilmu pengetahuan. Untuk ilmu pengetahuan yang sekarang, Kongres setuju kalau kata-kata itu diambil dari perbendaharaan umum. Pekerjaan itu hendaklah dijalankan dengan hati-hati karena itu perkara itu patutlah diserahkan kepada satu badan.

2.    Sesudah mendengarkan dan bertukar pikiran tentang praeadvies tuan St. Takdir Alisjahbana hal "Pembaharuan bahasa dan usaha mengaturnya", maka sepanjang pendapatan Kongres, sudah ada pembaruan bahasa yang timbul karena ada cara berpikir yang baru, sebab itu merasa perlu mengatur pembaharuan itu.

3.    Sesudah mendengarkan praeadvies tuan-tuan St. Takdir Alisjahbana dalil ke-4 dan Mr. Muh Yamin, maka Kongres berpendapatan bahwa gramatika yang sekarang tidak memuaskan lagi dan tidak menuntut wujud bahasa Indonesia karena itu perlu menyusun gramatika baru, yang menurut wujud bahasa Indonesia.

4.    Orang dari berbagai-bagai golongan, dari berbagai-bagai daerah, berkongres di Solo pada tanggal 25--27 Juni 1938, setelah mendengarkan praeadvies tuan K. St. Pamoentjak tentang "Hal ejaan bahasa Indonesia" dan setelah bertukar pikiran tentang hal itu, maka yang hadir berpendapat: bahwa ejaan baru tidak perlu diadakan, sampai Kongres mengadakan ejaan sendiri, bahwa ejaan yang sudah berlaku, yaitu ejaan van Ophuysen sementara boleh diterima, tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaan, perlu dipikirkan perubahan seperti yang disebutkan oleh praeadviseur, karena itu berpengharapan:

a.     supaya orang Indonesia selalu memakai ejaan yang tersebut;

b.    supaya fractie Nasional di Volksraad mendesak Pemerintah untuk memakai ejaan seperti yang dimaksudkan oleh Kongres; c. supaya perhimpunan kaum guru suka membantu putusan Kongres.

5.    Setelah mendengar praeadvies tuan Adi Negoro, tentang "Bahasa Indonesia di dalam persuratkabaran", maka sepanjang pendapatan Kongres, sudah waktunya kaum wartawan berdaya upaya mencari jalan-jalan untuk memperbaiki bahasa di dalam persuratkabaran, karena itu berharap supaya Perdi bermupakat tentang hal itu dengan anggota-anggotanya dan komisi yang akan dibentuk oleh Kongres yang baru bersama-sama dengan Hoofdbestuur Perdi.

6.    Sesudah mendengarkan praeadvies Ki Hadjar Dewantara dalil yang ke-9 yang disokong oleh tuan R.M. Ng. dr. Poerbotjaroko, maka Kongres Bahasa Indonesia memutuskan bahwa Kongres berpendapatan dan menganjurkan supaya di dalam perguruan menengah diajarkan juga ejaan internasional.

7.    Sesudah mendengarkan praeadvies tuan Soekardjo Wirjopranoto tentang "Bahasa Indonesia dalam Badan Perwakilan", yang diucapkan dan dipertahankan oleh tuan R.P. Soeroso, maka Kongres berpendapatan dan mengeluarkan pengharapan:

 Pertama mengeluarkan penghargaan supaya menunjang usaha untuk menjadikan bahasa Indonesia yang sah dan bahasa untuk undang-undang negeri.

8.    Sesudah mendengar praeadvies tuan Sanoesi Pane tentang "Institut Bahasa Indonesia" dan mendengar pendirian Komite tentang hal itu; maka Kongres Bahasa Indonesia memutuskan: supaya diangkat suatu komisi untuk memeriksa persoalan mendirikan Institut Bahasa Indonesia dan Kongres mengharap supaya mengumumkan pendapatan komisi tentang soal yang tersebut.

9.    Sesudah mendengar praeadvies tuan-tuan St. Takdir Alisjahbana, Mr. Muh Yamin dan Sanoesi Pane, maka Kongres berpendapatan, bahwa untuk kemajuan masyarakat Indonesia, penyelidikan bahasa dan kesusasteraan dan kemajuan kebudayaan bangsa Indonesia, perlu didirikan Perguruan Tinggi Kesusasteraan dengan selekaslekasnya.

KEPUTUSAN

            KONGRES BAHASA INDONESIA KEDUA

            Medan, 28 Oktober─2 November 1954

Dalam Kongres Bahasa Indonesia Pertama sudah diputuskan bahwa diadakan Kongres Bahasa Indonesia Kedua, tetapi baru setelah kemerdekaan gagasan itu dilaksanakan, yaitu di Medan, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Kota Medan dipilih sebagai tempat Kongres karena menurut Mr. Muh. Yamin, Menteri PPK pada waktu itu, di kota itulah bahasa Indonesia dipakai dan terpelihara, baik dalam kalangan rumah tangga ataupun dalam masyarakat. Berlainan dengan Kongres Bahasa Indonesia Pertama yang diselenggarakan atas prakarsa pribadi-pribadi, Kongres Bahasa Indonesia Kedua ini diselenggarakan oleh Pemerintah, yaitu Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan Kongres Bahasa Indonesia Kedua ini disusun Panitia Penyelenggara sebagai berikut.

Ketua       : Sudarsana

Wakil Ketua : Dr. Slametmuljana

Panitera I	: Mangatas Nasution
Panitera II	: Drs. W.J.B.F. Tooy
Panitera III	: Nur St. Iskandar
Anggota	: Pudjowijatno
Anggota	: Amir Hamzah Nasution
Anggota	: La Side

Ditambah dengan Penasihat Panitia yang terdiri atas beberapa cendekiawan. Di Medan disusun Panitia Penerima Kongres yang diketuai oleh W. Simanjuntak, dengan pelindung Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Kehormatan Walikota Medan serta para penasihat yang terdiri atas tokoh-tokoh kota Medan.

Seperti halnya Kongres Pertama, Kongres Bahasa Indonesia Kedua itu merupakan peristiwa yang menyangkut bukan hanya para ahli bahasa melainkan juga masyarakat luas. Bahkan, Presiden Soekarno, yang pada waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia, membuka secara resmi Kongres Bahasa Indonesia itu di Gedung Kesenian Medan pada pukul 8 pagi. Istri Presiden pulalah yang membuka pameran buku (dalam laporan resmi ia disebut P.J.M Ibu Karno Ny. Fatmawati).

Dalam Kongres itu kemudian dipilih pimpinan Kongres yang terdiri atas Mr. Mahadi, Dr. A. Sofjan, dan Prof. Prijana.

Kongres itu merupakan peristiwa besar bagi masyarakat Medan. Kegiatannya bukan hanya rapat-rapat, melainkan juga pameran bukubuku, malam kesenian dari daerah Aceh dan Sumatra Utara. Yang resmi tercatat sebagai peserta Kongres berjumlah 302 orang yang datang dari pelbagai daerah Indonesia, juga dari tanah Semenanjung, dari Negeri Belanda, dari Prancis, dan dari India.

Kongres dibagi atas beberapa seksi yang masing-masing membicarakan topik tertentu sebagai berikut.

Seksi A

1. Tata Bahasa Indonesia         Praeadvies Prof. Dr. Prijana 2. Dasar-dasar Ejaan Bahasa       Praeadvies Prof. Dr. Prijana

            Indonesia dengan Huruf Latin

Seksi B

1.    Bahasa Indonesia dalam     Praeadvies Mr. A.G. 

            Perundang-undangan dan       Pringgodigdo

            Administrasi

2.    Bahasa Indonesia dalam     Praeadvies Mr. Kuntjoro

            Perundang-undangan dan       Purbopranoto 

            Administrasi

Seksi C

1.    Bahasa Indonesia dalam Praeadvies Dr. Pryohutomo  Kuliah dan Pengetahuan

2.    Kamus Etimologis Indonesia          Praeadvies Dr. Pryohutomo

Seksi D

1.    Bahasa Indonesia dalam     Praeadvies Inu Perbantarasi 

            Film      (alm.)

2.    Bahasa Indonesia dalam     Praeadvies Modang Lubis

            Pergaulan Sehari-hari

3.    Bahasa Indonesia dalam     Praeadvies Bahrum Rangkuti

            Prosa dan Puisi

Seksi E

1.    Fungsi Bahasa Indonesia Praeadvies Ketua PWI   dalam Pers (T. Sjahril)

2.    Bahasa Indonesia dalam     Praeadvies Adinegoro

            Pers

3.    Bahasa Indonesia dalam     Praeadvies Kamarsjah

            Penyiaran Radio

Beberapa keputusan yang menarik dapat disebutkan di sini. keputusan yang dianggap sangat penting ialah saran agar dibentuk badan yang kompeten yang bertugas untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Hal yang bersangkutan dengan ejaan, Kongres mengusulkan supaya diadakan pembaruan ejaan. Kongres juga memberikan perhatian pada pemakai bahasa dalam undang-undang dan administrasi. Kongres berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan tidak mengalami kesulitan. Kongres juga menyarankan supaya digiatkan pemakaian istilah ilmiah internasional dan penggalian istilah dari bahasa daerah yang serumpun. Hal yang bersangkutan dengan bahasa dalam film, Kongres menganjurkan supaya pembuatan film memakai bahasa Indonesa yang baik, tetapi tidak boleh mengadakan paksaan untuk mengadakan bahasa Indonesa yang sejenis (uniform) karena dalam menciptakan sebuah film haruslah disesuaikan bahasanya dengan cerita, yang berbeda-beda menurut suasana dan daerah". Hal yang juga menarik adalah resolusi tentang bahasa Idonesia dalam pers dan radio, yang menyatakan bahwa "Bahasa Indonesia di dalam pers dan radio tak dapat dianggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak karena merupakan bahasa umum yang langsung mengikuti pertumbuhan berbagai fungsi masyarakat". Di samping kertas kerja, juga didengarkan prasaran dari para sarjana luar negeri tentang bahasa Indonesia di luar negeri, antara lain dari Prop. Berg dan Dr. Teeuw. 

Sebagai tindak lanjut keputusan Kongres tersebut, Pemerintah Republik Indonesia benar-benar menyusun panitia pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Memang ada keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang lain, tetapi yang paling meninggalkan bekas tentulah soal ejaan tersebut. Pendek kata, Kongers Kedua itu ada tindak lanjutnya. Keputusan Resmi Kongres Bahasa Indonesa Kedua itu secara lengkap dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini.

1.  Keputusan Seksi A: Dasar-Dasar Ejaan Bahasa Indonesia dengan Huruf Latin.

Kongres Bahasa Indonesia yang berlangsung dari tanggal 28 Oktober s/d tgl. 2 November 1954 di Medan, setelah membaca, menelaah dan membahas praeadvis yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Prijana, memutuskan hal-hal berikut.

(1)  Mengusulkan kepada Pemerintah mengadakan suatu Badan Kompeten yang diakui oleh Pemerintah untuk: (a) dalam jangka pendek menyusun Tata Bahasa Indonesia yang normatif bagi SR, SLP, SLA, dll.; (b) dalam jangka panjang menyusun suatu tata bahasa deskriptif yang lengkap.

(2)  Mengusulkan kepada Pemerintah agar anggota-anggota Badan tersebut terdiri dari:

(a)   seorang sarjana bahasa, sebagai ketua;

(b)  seorang dari Pers sebagai anggota;

(c)   seorang dari Radio sebagai anggota;

(d)  beberapa orang ahli bahasa, sebagai anggota; (e) beberapa orang sarjana bahasa, sebagai penasehat; (f) dll. yang dianggap perlu.

(3)  Memberi tugas kepada Badan tersebut untuk menyiapkan rencana dalam jangka waktu yang ditentukan.

(4)  Mengusulkan agar Badan tersebut dipimpin oleh seorang yang cakap memimpin dan memang menunjukkan kegiatannya dalam perkembangan bahasa Indonesia.

(5)  Mengusulkan supaya badan tersebut selalu mengadakan koordinasi dengan badan-badan yang ada sangkut-pautnya dengan bahasa.

(6)  Mengusulkan agar Badan tersebut bekerja dengan sistim diachronis dengan menentukan tanggal tertentu sebagai waktu titik permulaan penyelidikannya.

(7)  Mengusulkan agar Pemerintah berusaha supaya hasil Pekerjaan Badan tersebut dijadikan suatu tata bahasa yang dilindungi dengan undang-undang.

(8)  Bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu, dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia sekarang. Kongres Bahasa Indonesia yang berlangsung dari tanggal 28 Oktober s.d. tanggal 2 November 1954 di Medan, setelah membaca, menelaah, dan membahas praeadvis yang dikemukakan oleh Sdr. Prijatna, memutuskan hal-hal berikut.

a.     Menyetujui sedapat-dapatnya menggambarkan 1 fonem dengan 1 tanda (huruf).

b.    Menyetujui menyerahkan penyelidikan dan penetapan dasar2 ejaan selanjutnya kepada suatu badan kompeten yang diakui oleh Pemerintah.

c.     Mengusulkan agar Badan tersebut berusaha menyusun:

1)    suatu aturan ejaan yang praktis untuk keperluan sehari-hari dengan sedapat mungkin mengingat pertimbangan ilmu;

2)    suatu "logat Bahasa Indonesia" yang halus, berdasarkan penyelidikan yang saksama dengan mempergunakan alat-alat modern.

d.    Menyetujui agar ejaan untuk kata-kata asing yang terpakai dalam bahasa Indonesia ditetapkan sesungguh penyusunan ejaan bahasa Indonesia asli terlaksana, dengan pengertian bahwa untuk kata-kata Arab diadakan kerja sama dengan Kementerian Agama.

e.    Mengusulkan ejaan itu ditetapkan dengan undang-undang.

2. Keputusan Seksi B: Bahasa di dalam Perundang-ndangan dan Administrasi

Seksi B dalam Kongres Bahasa Indonesia, yang dilangsungkan di Medan sejak tanggal 28 Oktober 1954 s.d. tanggal 2 November 1954, setelah membaca praeadvis Saudara Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan setelah membaca serta mempertimbangkan praeadvis Saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto, mengambil kesimpulan- kesimpulan seperti teriring di bawah ini:

(1)  Supaya Pemerintah segera membentuk Panitia Negara, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 145 UUDS, dengan ketentuan bahwa di samping tugas yang dimaksud dalam pasal tersebut, supaya kepada Panitia dibebankan juga kewajiban sebagai berikut.

(a)   Mengadakan pembetulan/penyempurnaan, yang dipandang perlu dalam bahasa Indonesia di dalam Undang-undang. Undang-Undang Darurat, Peraturan-Peraturan Pemerintah dan Peraturan-Peraturan Negara yang lain, misalnya:

i)      Kata "kebutuhan", sebab kata ini adalah kata cabul dalam bahasa daerah;

Umumnya, kata-kata cabul dari bahasa daerah janganlah dipergunakan.

ii)     Kata retributie (lihat Pasal 2 LN 1953 No. 4); demikian juga seperti kata-kata rel, ondernemeng dalam TLN No. 353, diimporteer, paberikasi rokok, di dalam TLN No. 350, legaliseer, aparatur, TLN 351, inrichting van het onderwijs TLN 351; umumnya kata-kata asing yang mudah mendapat penggantiannya jangan dipergunakan.

(b)  Memeriksa bahasa rancangan Undang-Undang Darurat, dan Peraturan-Peraturan Negara yang lain, sebelum ditetapkan.

(c)   Menjaga supaya istilah- istilah hukum bersifat tetap, terang, dan jangan berubah sebelum mendapat persetujuan Panitia tersebut.

(2)  Di dalam Panitia tersebut di Sub I didudukkan sebagai anggota selain daripada ahli-ahli hukum dan bahasa, juga ahli-ahli adat, ahliahli agama dan ahli-ahli hukum agama.

(3)  Di dalam Seksi Hukum dari Komisi Istilah hendaklah juga didudukkan ahli-ahli hukum agama sebagai anggota.

(4)  Untuk mencapai keseragaman istilah hukum yang dipakai dalam dunia ilmu hukum pada perguruan tinggi dan para sarjana hukum pada waktu-waktu yang tertentu mengadakan pertemuan.

(5)  Supaya pihak Pemerintah tetap memakai istilah yang sama untuk "satu pengertian hukum, misalnya: "atas kuasa Undang-Undang", (Undang-Undang Dasar Pasal 101 ayat 1) kontra "berdasarkan" dalam LN 1953 no. 4.

(6)  Supaya sesuatu istilah senantiasa ditulis dalam bentuk yang sama, misalnya: "diubah", "dirubah", "dirobah", (LN 1954 No. 39). LN 1953 No. 4 Pasal 1). "Dewan Pemerintah Harian", (TLN 353) kontra "Dewan Pemerintah Daerah", (UURI 1948 no. 22).

(7)  Menyetujui seluruhnya kesimpulan-kesimpulan dari no. 1 s/d 6, yang diperbuat oleh Saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto pada akhir praeadvisnya, yang berbunyi sebagai berikut.

(a)   Bahasa-hukum Indonesia adalah bahagian dari bahasa umum Indonesia yang meliputi lapangan hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penyelenggaraan pengadilan oleh instansi-instansi yang diakui oleh undangundang. Instansi-instansi itu adalah instansi-instansi resmi pengadilan, pun pula badan-badan atau petugas-petugas yang menurut adat dan agama diserahi penyelenggaraan hukum adat,

dan hukum agama, termasuk Pengadilan Swapradja (di mana masih ada).

(b)  Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi adalah bahagian bahasa-hukum Indonesia tertulis, yang dipergunakan dalam perundang-undangan dan administrasi, yaitu oleh instansi-instansi resmi yang diserahi dengan penyelenggaraan administrasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk pengitaban hukum (codificatie) dan pencatatan hukum (rechtsregistratie).

(c)   Persoalan-persoalan mengenai bahasa Indonesia pada umumnya pula terhadap dan pengaruh pada bahasa hukum (termasuk pula bahasa perundang-undangan dan bahasa administrasi) kita.

(d)  Dalam mencari, menggali, menghimpun, dan membentuk istilah hukum Indonesia seyogyanya dipakai dasar:

(1)  bahan-bahan dari bahasa daerah yang meliputi seluruh daerah Hukum Indonesia;

(2)  kata-kata istilah dari bahasa asing yang menurut sejarah dan pemakaiannya sudah memperoleh kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia;

(3)  kata-kata istilah bentukan baru yang menurut perhitungan baik berdasarkan isinya maupun pengucapannya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat umum.

(e)  Dalam lapangan administrasi sangat besar gunanya kesamaan bentuk atau keseragaman guna melancarkan penyelesaian surat-menyurat dan memudahkan pemecahan soal yang dihadapi. Berhubung dengan itu lazimlah dipakai dalam administrasi cara penyelesaian soal yang disebut "afdoening volgens antecedent/ precedent".

(f)   Adalah satu keuntungan besar dalam sejarah kebudayaan bangsa kita bahwa sebagai salah satu hasil revolusi bangsa Indonesia telah dapat ditetapkan satu bahasa kesatuan dan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia.

3.  Keputusan Seksi C: Bahasa Indonesia sebagai Bahasa ilmiah dan Kamus Etimologi Indonesia

Seksi C Kongres Bahasa Indonesia 1954, setelah dalam sidangsidangnya memperbincangkan praeadvis Prof. Dr. Prijohutomo tentang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmiah dan Kamus Etimologi Indonesia, mengambil keputusan/kesimpulan untuk disarankan kepada sidang Pleno Kongres yang dapat dirumuskan demikian ini.

(1)  Mengenai Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah Kongres berpendapat:

(a)   Bahasa Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangannya ke arah kesempurnaan pada dewasa ini, tidaklah mengalami banyak kesukaran dalam pemakaiannya sebagai bahasa ilmiah.

(b)  Maka untuk lebih menyempurnakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah dan kebudayaan di dalam arti seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, perlu diciptakan iklim dan suasana sedemikian rupa sehingga bahasa tersebut dapat berkembang secara mulkus sempurna.

(c)   Iklim dan suasana tersebut hanya mungkin ada jika ditetapkan dengan tegas politik bahasa sebagai tindakan organik terhadap Pasal 4 UUDS yang berbunyi, "Bahasa Resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia". Di dalam politik itu sekurangkurangnya haruslah ditetapkan usaha-usaha yang nyata di dalam rangka pembangunan nasional antara lain sebagai berikut.

(i)    Pendirian Djawatan Penterjemah Negara yang kompeten, dengan diberi perlengkapan personalia, peralatan, dan keuangan yang cukup.

(ii)   Sikap terhadap kedudukan bahasa daerah, sebagai sumber kebudayaan dan kekayaan bahasa nasional.

(iii)  Sikap tegas terhadap bahasa asing, misalnya peninjauan kembali pengajaran bahasa Inggris di sekolah lanjutan yang sekarang dilakukan dengan secara meluas dan merata,

dengan kemungkinan menggantinya dengan sekolahsekolah bahasa asing (Foreign Linguistic Schools) untuk kepentingan negara dalam hubungan Internasional.

(iv)  Adanya mimbar kuliah bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, antara lain Melayu, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, Minangkabau, bahasa-bahasa daerah Tapanuli,

Aceh, dll.

(v)   Adanya mimbar kuliah bahasa asing terutama bahasabahasa tetangga, misalnya bahasa Arab, Sanskerta, Urdu, Tionghoa, dll.

(vi)  Huruf Arab yang biasa disebut huruf Melayu supaya tetap diajarkan di sekolah-sekolah di daerah yang memakainya.

(2)  Mengenai ikhtiar untuk memperlengkap kata-kata yang diperlukan di dalam dunia ilmu pengetahuan dan kebudayaan, maka Kongres Bahasa Indonesia menganjurkan hal-hal beikut.

(a)   Istilah-istilah yang telah biasa dipakai saat ini diakui.

(b)  Istilah yang telah disiarkan oleh Komisi Istilah supaya disaring dengan jalan berpegang kepada pengertian keseluruhannya, dan tidak hanya merupakan penerjemahan kata-kata bahagiannya.

(c)   Semua istilah internasional dalam lapangan ilmiah dan kebudayaan diterima dengan ketentuan diselaraskan dengan lisan Indonesia, apabila perlu dan tidak merusak pengertiannya.

(d)  Untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia, hendaklah terutama diambil kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa yang serumpun.

(3)  Anjuran-Anjuran

(a)   Menganjurkan supaya para sarjana Indonesia mengadakan pertemuan-pertemuan keahlian untuk membahas ilmu pengetahuan dalam lapangannya dengan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

(b)  Menganjurkan kepada para sarjana untuk mengarang buku tentang keahliannya dalam bahasa Indonesia.

(c)   Menganjurkan kepada pemerintah untuk meberikan penghargaan dan honorarium yang cukup menarik untuk setiap karangan dan hasil keahlian dan kesusasteraan yang diterima.

(4)  Mengadakan perpustakaan untuk semua sekolah dan masyarakat yang cukup lengkap.

Mengenai praeadvis tentang Kamus Etimologis Indonesia, Kongres berpendapat supaya Pemerintah segera mendirikan sebuah Lembaga untuk menyusun Kamus Etimologis Indonesia.

Selanjutnya Panitia Perumus mengambil keputusan untuk mengusulkan supaya mengumumkan kepada masyarakat:

(a)   Pidato pembangkang utama Sdr. Hamka.

(b)  Pidato Herman Busser.

(c)   Pidato Prof. Dr. A.A. Fokker.

4. Keputusan Seksi D1: Bahasa Indonesia dalam Pergaulan Seharihari

(1)  Di dalam pergaulan sehari-hari, yaitu di dalam perhubungan antara manusia yang bersifat bebas di lapangan hidup yang bebas hendaklah senantiasa diusahakan dan diutamakan pemakaian Bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya di dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

(2)  Untuk mencapai tujuan ini, haruslah ada usaha pengembangan Bahasa Indonesia yang dilakukan dengan insyaf dan menurut rencana yang teratur, berdasarkan kesadaran dan keyakinan berbahasa satu, disertai usaha penyempurnaan bahasa Indonesia yang harus dicantumkan sebagai acara penting dalam rangka pembangunan nasional.

(3)  Politik bahasa yang tegas yang mampu menyuburkan rasa cinta kepada bahasa Indonesia dan yang sanggup melenyapkan rasa kurang harga diri, terhadap bahasa asing, hendaklah mengatur kedudukan Bahasa Indonesia dan hubungan bahasa ini dengan bahasa-bahasa daerah, baik di sekolah, sejak dari sekolah rendah sampai ke perguruan tinggi ataupun di dalam masyarakat.

(4)  Sebagai dasar politik bahasa itu hendaklah ditetapkan:

(a)   Sesuai dengan UUDS RI bahasa resmi Negara Indonesia ialah bahasa Indonesia.

(b)  Pengembangan bahasa Indonesia tidak boleh bermaksud menahan perkembangan bahasa-bahasa daerah dan pengembangan bahasa-bahasa daerah tidak boleh pula bermaksud menolak bahasa Indonesia.

(5)  Guna memudahkan dan melancarkan perkembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan sehari-hari bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai bahasa-ibunya, haruslah ada bimbingan yang nyata pada pertumbuhan dan pembinaan bahasa Indonesia itu.

(6)  Oleh karena itu, seksi menganjurkan supaya dibentuk suatu Lembaga Bahasa Indonesia yang antara lain dapat diberi tugas sebagai berikut.

(a)   Mengadakan usaha-usaha pemakaian bahasa Indonesia yang meluas dan mendalam di segala lapangan hidup dan untuk segala lapisan masyarakat.

(b)  Mengadakan usaha mempertinggi nilai dan mutu bahasa Indonesia dengan memberikan bimbingan yang tegas dalam penggunaan bahasa Indonesia.

(c)   Dalam waktu sesingkat-singkatnya menyusun suatu tata bahasa Indonesia yang bersahaja dan normatis, terutama untuk dipakai di sekolah-sekolah.

(d)  Mengusahakan kesempurnaan ejaan bahasa Indonesia.

(e)  Mengusahakan adanya penghargaan yang sewajarnya dari dunia luar.

(7)  Sekolah-sekolah rakyat yang merupakan persemaian benih-benih bahasa pergaulan sehari-hari dalam bentuk yang semurni-murninya di samping usaha pemberantasan buta huruf yang dijalankan dengan mempergunakan semacam basik Indonesia, dan radio, film serta persurat-kabaran haruslah dengan insyaf membantu sekuatkuatnya perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia itu.

Untuk menjamin pemakaian bahasa Indonesia yang baik di lapangan tersebut di atas, mestilah ada penelitian dan pengawasan yang saksama oleh Lembaga Bahasa Indonesia dan Pemerintah.

5. Keputusan Seksi D2: Bahasa Indonesia dalam Prosa dan Puisi

Seksi D Kongres Bahasa Indonesia 1954, dengan menyesalkan tidak diundangnya para sastrawan Indonesia, setelah dalam sidangnya memperbincangkan praeadvis Bahrum Rangkuti tentang "Bahasa Indonesia dalam Prosa dan Puisi", mengambil keputusan-keputusan yang dapat dirumuskan sbb.

(1)  Beda bahasa Indonesia dari bahasa Melayu nyata sekali dalam prosa dan puisinya, jadi dalam kesusasteraannya. Dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia dalam kesusasteraannya lebih banyak variasinya dari bahasa Melayu dalam seni prosa dan puisinya. Meskipun begitu masih banyak jenis kesusasteraan Melayu klasik yang patut menjadi perhatian, bahkan mungkin menjadi perangsang bagi perkembangan kesusasteraan bahasa Indonesia.

(2)  Perlu diadakan Balai Penerjemahan Sastra yang bertugas mengusahakan terjemahan hasil-hasil sastra dunia dan sastra daerah Indonesia.

(3)  Perlu dilakukan penyelidikan yang luas dan mendalam tentang kesusasteraan bahasa-bahasa Indonesia dan hasil kesusasteraan bahasa-bahasa tetangga (India, Farsi, Arab, dsb.) yang zat-zatnya ada mengesahkan pengaruh pada sastra Melayu klasik ataupun Indonesia modern.

(4)  Perlu diterbitkan naskah kepustakaan Melayu klasik di samping hasil-hasil kesusasteraan Indonesia modern. Demikian juga berbagai pendapat para sarjana dan sastrawan mengenai hasil kesusasteraan Melayu klasik dan bahasa Indonesia yang tersebar di berbagai majalah, naskah dan buku.

(5)  Perlu diusahakan buku-buku yang menguraikan stilistik bahasa Indonesia dengan memperhatikan sifat dan luasan kesusasteraan Indonesia dan penyelidikan yang luas tentang logat bahasa Melayu di berbagai daerah Nusantara (termasuk tanah Melayu) untuk mengetahui inti hakikat proporsi bahasa Indonesia.

(6)  Perlu diwujudkan perpustakaan kesusasteraan yang lengkap di sekolah, baik rendah, lanjutan maupun seterusnya.

(7)  Perlu ada usaha menggiatkan tunas muda kesusasteraan  Indonesia, antaranya sekolah sandiwara, deklamasi, dsb.

6. Keputusan Seksi D3: Bahasa Indonesia dalam Film

(1)  Yang dimaksud dengan bahasa film ialah salah satu alat pengutaraan pikiran, perasaan, kehendak dll.

Yang dimaksud dengan bahasa dalam film ialah salah satu unsur bahasa film di samping gambaran dan bunyi-bunyian lain. Bahasa dalam film dapat terdiri dari percakapan, komentar, penceritaan, dll.

(2)  Film diakui sebagai salah satu alat penting untuk menyebarkan dan mengembangkan bahasa Indonesia serta membuat bahasa Indonesia populer di kalangan segala lapisan masyarakat di seluruh tanah air.

(3)  Film dapat membantu proses pertumbuhan bahasa Indonesia umum a.l. dengan menerjemahkan bahasa-bahasa daerah, baik dalam idiomnya, istilahnya, cara pengucapannya, dll. ke dalam bahasa Indonesia.

(4)  Tidaklah sewajarnya diadakan suatu paksaan untuk mendapatkan bahasa Indonesia yang sejenis (uniform) untuk film karena dalam menciptakan sebuah film haruslah disesuaikan bahasanya dengan ragam cerita, yang berbeda-beda menurut suasana dan daerah juga karena paksaan semacam itu bertentangan dengan dasar penciptaan seni secara bebas.

(5)  Menganjurkan kepada pembuat-pembuat film untuk memakai bahasa Indonesia yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu hasil penciptaan seni yang sempurna.

(6)  Karena fungsinya yang penting itu, sewajarnyalah persoalan film lebih banyak mendapat perhatian dari Pemerintah, terutama dari Kem PP dan K dengan cara menjalankan politik film yang lebih aktif.

(7)  Supaya teks terjemahan film luar negeri diperhatikan oleh Panitia Sensor Film.

(8)  Untuk menjaga pemakaian bahasa Indonesia yang baik dalam film supaya bahasa dalam film itu melalui Panitia Sensor Film Indonesia.

7. Keputusan Seksi E: Fungsi di dalam Pers, Bahasa Indonesia dalam Pers dan Bahasa Indonesia dalam Penyiaran Radio

Seksi E dari Kongres Bahasa Indonesia yang bersidang pada tanggal 30 dan 31 Oktober 1954 bertempat di Balai Wartawan dan Balai Polisi di Medan, setelah menerima baik praeadvis 2 tentang Fungsi Bahasa di dalam Pers, Bahasa Indonesia dalam Pers dan Bahasa Indonesia dalam Penyiaran Radio, dengan suara bulat telah memutuskan untuk menganjurkan kepada sidang Kongres supaya mengambil  resolusi tentang bahasa Indonesia dalam pers dan radio, sebagai berikut.

Resolusi tentang

Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio

Memperhatikan:

Tujuan Kongres yang dimaksudkan meninjau kedudukan dan kegunaan bahasa Indonesia dalam segenap lapangan hidup, baik sebagai bahasa pergaulan maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan, agar menjadi pegangan bagi penyelidikan selanjutnya di negeri kita dan akan berharga pula bagi penyelidikan bahasa di negara-negara tetangga.

Mengingat:

(1)  Pers dan radio bertugas melaksanakan alat hubungan semesta

(mass-communication),

(2)  Bahasa itu merupakan alat daripada pers dan radio

(3)  Alat dari pers dan radio Indonesia adalah bahasa Indonesia

(4)  Tata bahasa pada hakikatnya melukiskan pertumbuhan bahasa di dalam masyarakat (deskriptif) dengan teliti.

Menimbang:

(1)  Pers dan radio wajib dan berhak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,

(2)  Bahasa sebagai alat pers dan radio harus dibuat seefektif-efektifnya atau dijadikan sebaik-baiknya,

(3)  Kebaikan bahasa sebagai alat pers dan radio terletak pada sifat mudah dan jelas,

(4)  Sifat mudah dan jelas itu terjadi jika mengikuti pertumbuhan bahasa dengan timbulnya kata-kata, langgam-langgam, gaya dan ungkapanungkapan baru di dalam masyarakat.

Menyatakan pendapat sebagai berikut.

(1)  Bahasa Indonesia di dalam pers dan radio tak dapat dianggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak,

(2)  Bahasa Indonesia di dalam pers dan radio adalah bahasa masyarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masyarakat,

(3)  Pers dan radio hendaknya sedapat mungkin berusaha memperhatikan tatabahasa yang resmi,

(4)  Menganggap perlu supaya dianjurkan adanya kerja sama yang lebih erat antara pers dan radio dengan Balai-Balai Bahasa.

Medan, 1 November 1954

1. Mr. Mahadi

2. Dr. A. Sofjan

3. Prof. Prijana

Catatan

Latar belakang Kongres Bahasa Indonesia Pertama di Solo itu termuat dalam buku Sumanag, sebuah biografi oleh Soebagijo I.N. Prasaran tokoh-tokoh bahasa dalam Kongres Bahasa Indonesia Pertama dimuat dalam Hasil Kongres Bahasa Indonesia Pertama dan Kongres Bahasa Indonesia Kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Linguistik Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1978).

Segala sesuatu tentang Kongres Bahasa Indonesia Kedua di Medan dapat diketahui dengan membaca majalah Medan Bahasa Jilid IV (1954), majalah Pembina Bahasa Indonesia Jilid VII (1955), buku Kongres Bahasa Indonesia di Medan peristiwa yang tiada bandingannya terbitan Djambatan (1955), dan buku Kongres Bahasa di Kota Medan 28 Oktober─2 November 1954 terbitan Panitia Penyelenggara Kongres, Djawatan Kebudayaan Kementerian PPK (1955).

            KEPUTUSAN

            KONGRES BAHASA INDONESIA KETIGA

            Jakarta, 28 Oktober─3 November 1978

Kongres Bahasa Indonesia Ketiga, yang berlangsung dari Sabtu  tanggal 28 Oktober sampai dengan hari Jumat tanggal 3 November 1978 di Hotel Indonesia Sheraton, Jakarta, dengan memperhatikan Pidato Peresmian Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia Ketiga oleh Presiden Republik Indonesia, Suharto, pada tanggal 28 Oktober 1978 dan pidato pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Joesoef, pada tanggal 30 Oktober 1978, serta setelah mendengarkan kertaskertas kerja yang disajikan dan dibahas secara mendalam, baik dalam sidang-sidang lengkap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, mengambil keputusan berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan:

a.     kebijaksanaan kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional;

b.    bidang pendidikan;

c.     bidang komunikasi;

d.    bidang kesenian;

e.    bidang linguistik;

f.     bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut.

1.    Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Kebijaksanaan Kebudayaan, Keagamaan,

Sosial, Politik, dan Ketahanan Nasional

1.1 Kesimpulan Umum

Bahasa adalah unsur yang berpadu dengan unsur-unsur lain di dalam jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama bahasa merupakan sarana pengungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebahasaan harus merupakan bagian yang integral dari kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebudayaan.

Perkembangan kebudayaan Indonesia ke arah peradaban modern sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya perkembangan cara berpikir yang ditandai oleh kecermatan, ketepatan, dan kesanggupan menyatakan isi pikiran secara eksplisit. Ciri-ciri cara berpikir dan mengungkapkan isi pikiran ini harus dipenuhi oleh bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan sebagai sarana berpikir ilmiah dalam hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi masyarakat Indonesia. Selain itu, mutu dan kemampuan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi keagamaan perlu pula ditingkatkan. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia memiliki kesanggupan menyatakan dengan tegas, jelas, dan eksplisit konsep-konsep yang rumit dan abstrak serta hubungan antara konsepkonsep itu satu sama lain. Untuk mencapai tujuan ini harus dijaga agar senantiasa terdapat keseimbangan antara kesanggupan bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah dan identitasnya sebagai bahasa nasional Indonesia.

Identitas kebangsaan Indonesia dimanifestasikan bukan saja oleh bahasa Indonesia, melainkan juga oleh bahasa-bahasa daerah. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus diimbangi dengan pembinaan dan pengembangan bahasa derah sesuai dengan Penjelasan Bab XV Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam hubungan ini diperlukan adanya keseimbangan antara sikap bahasa yang positif, baik terhadap bahasa Indonesia maupun terhadap bahasa daerah dan perilaku berbahasa, dan antara sikap bahasa perseorangan dan sikap bahasa bangsa yang dinyatakan di dalam kebijaksanaan bahasa nasional.

Sejarah kebangsaan Indonesia memperlihatkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia memiliki hubungan isi-mengisi dengan perkembangan kehidupan pedesaan, serta kehidupan politik di Indonesia. Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik telah mewarnai perkembangan bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sarana komunikasi antardaerah, antarsuku, dan antarbudaya telah memungkinkan terjadinya perkembangan kehidupan kebudayaan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik seperti yang kita miliki hingga saat ini. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia yang semula merupakan sarana pembebasan dari kekangan stratifikasi sosial, dewasa ini menunjukkan kecenderungan ke arah pembedaan kedudukan sosial dalam masyarakat. Kecenderungan ini perlu diatasi demi keutuhan identitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang demokratis.

Di dalam hubungan dengan peningkatan isi dan makna kemerdekaan Indonesia bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan peningkatan kewibawaan serta identitas bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat antarbangsa, terutama dalam lingkungan Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bahasa Indonesia merupakan sarana yang diandalkan untuk meningkatkan ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamik yang ditandai oleh adanya keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Hanya dengan wibawa yang besar dan identitas yang tegas dan nyata, bangsa Indonesia dapat memainkan peranan yang berpengaruh di dalam pergaulan masyarakat dunia.

Bahasa Indonesia dapat dikembangkan dan diperkaya dengan unsur-unsur bahasa derah dan, apabila perlu, dengan unsur-unsur bahasa asing. Unsur-unsur serapan itu haruslah terbatas pada unsurunsur yang sangat diperlukan dan yang padanannya yang tepat tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia.

1.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

a.     Karena kebijaksanaan bahasa nasional merupakan bagian integral kebijaksanaan kebudayaan nasional, dan disusun dalam konteks kebijaksanaan kebudayaan nasional itu, perlu segera diadakan Kongres Kebudayaan Nasional dengan mengikutsertakan tokohtokoh nasional yang berpengalaman dalam bidang kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.

b.    Pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional memerlukan partisipasi segenap lapisan masyarakat. Dalam hubungan ini perlu dibentuk Dewan Nasional Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berfungsi mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa dan yang berpengalaman dalam bidang kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.

c.     Sikap bahasa yang positif, perilaku berbahasa, dan kebiasaan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar perlu ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mencapai tujuan ini perlu dikembangkan lingkungan yang positif pula. Dalam hubungan

ini, iklan serta papan nama toko, perusahaan, dan lain-lain yang tertulis dalam bahasa asing perlu diindonesiakan.

d.    Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan cara berpikir ilmiah, buku-buku dan bahan kepustakaan ilmiah lain yang tertulis dalam bahasa asing perlu disebarluaskan dengan jalan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini perlu segera dibentuk Badan Penerjemahan Nasional dengan wewenang, dana, dan tenaga profesional yang cukup.

e.    Keseimbangan antara sikap bahasa yang positif dan perilaku berbahasa dapat dicapai dengan menjadikan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian dalam sektor pemerintah, baik dalam lingkungan sipil maupun dalam lingkungan militer serta dalam sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan sarana perundang-undangan untuk mengatur penggunaan kemahiran bahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian.

2.    Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Pendidikan

2.1 Kesimpulan Umum

Perkembangan bahasa Indonesia seperti yangkita miliki dewasa ini telah dimungkinkan oleh usaha para pendidik. Sebaliknya, perkembangan pendidikan kebangsaan kita telah dimungkinkan berkat adanya bahasa Indonesia.

Bidang pendidikan merupakan wadah dan lingkungan formal yang harus menerima anak didik dari semua suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, dan sesuai pula dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional adalah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, dan (2) bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang sekolah.

Bahasa daerah masih dapat dipakai untuk membantu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas satu sampai dengan kelas tiga sekolah dasar di daerah-daerah yang masih memerlukannya. Di samping itu, bahasa daerah dapat pula diajarkan sebagai mata pelajaran.

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah untuk sarana komunikasi antarbangsa dan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari buku-buku berbahasa asing.

Sehubungan dengan pemakaian tiga kelompok bahasa yang dikemukakan di atas, hal yang tidak menggembirakan ialah kenyataan bahwa pada sebagian anggota masyarakat terjadi percampuradukan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dan bahasa asing mungkin dapat diatasi dengan pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar oleh semua guru.

Perolehan bahasa daerah sebagai bahasa ibu yang berjalan secara alamiah jalin-berjalin dengan perkembangan persepsi, daya abstraksi, perasaan, dan pengetahuan seorang anak. Oleh karena itu, proses belajar-mengajar bahasa Indonesia dengan pendekatan makro yang mencakup pembinaan melalui semua mata pelajaran dan lingkungan sosial yang lebih luas akan lebih menguntungkan.

Masukan (input) instrumental pendidikan bahasa mencakup kurikulum, guru, dan sarana pendidikan. Kurikulum pendidikan bahasa Indonesia pada semua jenjang sekolah harus berkesinambungan. Guru yang memegang peranan kunci dalam proses mengajar tidak selalu menggembirakan kualifikasi dan jumlahnya. Demikian pula halnya dengan sarana pendidikan seperti buku-buku pelajaran dan buku bacaan.

Khusus mengenai buku-buku terdapat beberapa masalah. Pertama, jumlah dan jenis buku yang diperlukan oleh guru dan murid belum memadai. kedua, perpustakaan sekolah yang bertanggung jawab untuk pembinaan buku-buku dan media bacaan lainnya belum berkembang sebagaimana mestinya; petugas perpustakaan sangat kurang. Ketiga, buku-buku pelajaran masih banyak yang belum memenuhi syarat, baik dari segi ejaan dan tanda baca maupun dari segi bahasa dan isinya.

Minat baca di kalangan murid pada umumnya cukup memadai, kecuali minat baca untuk buku ilmu pengetahuan. Dukungan yang diperlukan untuk pengembangan minat baca ternyata masih kurang dalam pengajaran bahasa Indonesia.

Pelajaran sastra belum merupakan mata pelajaran yang mandiri. Sastra diajarkan sebagai sambilan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tenaga pengajar dan buku yang diperlukan masih kurang.

Keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan ternyata belum memenuhi syarat minimum bagi penggunaan bahasa Indonesia, baik untuk kepentingan pendidikan tinggi maupun untuk kepentingan komunikasi umum di dalam masyarakat. Keadaan ini perlu segera diatasi.

Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan masyarakat umum, termasuk para pejabat, di luar lembaga pendidikan formal perlu ditingkatkan.

2.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

a.     Untuk meningkatkan mutu keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan mutu pelajaran harus segera diperbaiki dengan jalan menyediakan bahan pengajaran yang bermutu, mengembangkan metode dan sarana pengajaran yang lebih baik, dan meningkatkan mutu pendidikan guru sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan lanjutan. Selain itu, guru-guru terutama guru-guru bahasa Indonesia harus segera diberi penataran dalam keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, penggunaan metode dan sarana pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan pengembangan inovasi pendidikan kebahasaan.

b.    Kebiasaan dan keterampilan menulis, termasuk menulis laporan ilmiah, harus dikembangkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidkan tinggi. Sejalan dengan itu, perlu pula dikembangkan keterampilan membaca cepat.

c.     Perlu segera diadakan penelitian mengenai masalah-masalah kongkret tentang keserasian kurikulum bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang sekolah dan kemampuan sarana penunjang seperti buku-buku murid, penuntun guru, perpustakaan, dan alat peraga.

d.    Peranan perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan dan buku-buku dilengkapi. Guru perlu ditatar untuk menjadi guru pustakawan.

e.    Buku-buku pelajaran perlu diteliti dan dievaluasi ketepatan isinya dan keserasian bahasanya. Harga buku perlu diturunkan agar dapat terjangkau oleh daya beli orang tua murid.

f.     Keragaman buku pelajaran untuk murid-murid yang berbeda latar belakang bahasa ibunya atau tingkat kemampuan bahasa Indonesianya perlu dikembangkan.

g.    Untuk mempercepat proses evaluasi buku, maka wewanang pelaksanaannya perlu diserahkan kepada tim daerah. Tim ini dapat dibentuk pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keanggotaan tim harus mewakili ahli bahasa, ahli pendidikan, dan ahli bidang studi yang bersangkutan.

h.    Untuk menghilangkan keraguan di lapangan, perlu dikeluarkan petunjuk yang jelas tentang masalah bahasa pengantar di sekolah, termasuk kedudukan bahasa daerah sebagai pembantu bahasa pengantar di kelas-kelas awal sekolah dasar.

i.      Dalam rangka peningkatan pengajaran sastra, perlu disusun kurikulum yang serasi.

j.      Dalam rangka penerapan pendekatan makro, perlu disusun pedoman untuk kepala sekolah dan para guru. Tugas guru yang mengajarkan bidang studi nonbahasa adalah mengembangkan kemampuan murid dalam memahami uraian lisan dan bahan bacaan dalam bidang studi masing masing dengan tepat. Juga diperlukan latihan melakukan sintetis, analisis, dan evaluasi konsep-konsep dalam bidang studi dengan bahasa yang tepat.

k.     Perlu ada kebijaksanaan yang menyeluruh tentang pembinaan guru bahasa Indonesia. Untuk mendapatkan guru dengan baik, perlu dipikirkan masalah calon guru di SPG dan IKIP, masalah pengangkatan dan pembinaan karier melalui penataran, dan pendidikan lanjutan.

l.      Sehubungan dengan pendidikan luar sekolah, perlu ditingkatkan pemberantasan buta huruf Latin dan buta bahasa Indonesia.

m.   Dalam rangka pembinaan bahasa daerah, perlu diberikan tempat dan waktu yang wajar padanya dalam kurikulum sekolah.

n.    Mutu pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris perlu segera ditingkatkan dengan tujuan memungkinkan penggunaannya sebagai sarana penggali kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta sarana komunikasi antarbangsa.

3.    Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Komunikasi

3.1 Kesimpulan Umum

Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat. Dalam hubungan itu media massa telah memberikan sumbangan yang berharga dengan pertumbuhan bahasa Indonesia. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya, ada kata yang cenderung kehilangan maknanya yang sesungguhnya dalam ragam lisan belum ada lafal baku. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih dipakai bahasa daerah atau bahasa asing.

3.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut.

a.     Untuk mencegah erosi bahasa perlu diadakan penelitian mendalam tentang sebabsebabnya.

b.    Kerja sama antara wartawan dan ahli bahasa dalam penumbuhan bahasa Indonesia perlu digalakkan.

c.     Perlu diadakan penataran bahasa Indonesia untuk wartawan surat kabar, televisi, dan radio, baik pemerintah maupun swasta.

d.    Pejabat negara, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam segala jenjang hendaknya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang lebih cermat, baik dalam komunikasi resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari.

e.    Perlu dipikirkan kemungkinan penempatan ahli-ahli bahasa di kantor-kantor Pemerintah dan swasta untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan masing-masing.

f.     Sebaiknya, surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia menyediakan "Pojok Bahasa" yang memuat petunjuk praktis penggunaan bahasa Indonesia.

g.    Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bersama dengan Dewan Pers dan lembaga lain hendaknya segera menyusun pedoman lafal baku bahasa Indonesia yang didasarkan atas penelitian, antara lain, untuk penyiar televisi dan radio.

h.    Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pers, televisi, serta radio dapat melakukan kerja sama yang lebih efektif dalam usaha keefisienan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan baku.

4.            Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Kesenian

4.1 Kesimpulan Umum

Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam banyak karya sastra, cerita anak-anak, lagu, teater, dan film menunjukkan adanya ketimpangan. Dalam hal sastra dan buku anak-anak, hal itu disebabkan oleh penggunaan bahasa yang kurang sempurna dari kebanyakan pengarang kita, di samping masih tidak pastinya peranan redaktur dalam penerbitan.

Dalam hal penerbitan cerita anak-anak, pengarang perlu memberi keleluasan kepada penerbit untuk mengubah bahasa karangannga agar sesuai dengan usia dan lingkungan anak-anak. Bacaan anak-anak memegang peranan penting dalam usaha peningkatan imajinasi dan kecerdasan anak; dengan demikian, kecermatan pemakaian bahasa merupakan faktor yang sangat penting. Dalam syair lagu ketimpangan itu, antara lain, diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang pasti tentang aksen bahasa Indonesia sehingga para komponis tidak mempunyai pegangan untuk menyesuaikannya dengan melodi.

Pemakaian bahasa Indonesia dalam film belum dilakukan sebaik- baiknya sebab film lebih banyak merupakan barang dagangan pemburu keuntungan bagi pengusaha; penulis skenario yang dipilihnya kebanyakan tidak menguasai teknik penulisan yang baik.

Bahasa Indonesia semakin banyak juga dipergunakan untuk menerjemahkan karya sastra tradisional dan teater tradisional. Usaha untuk menyebarluaskan jangkauan teater-teater tradisional, yaitu dengan cara mengindonesiakan cakapannya kadang-kadang justru menurunkan mutu teater yang bersangkutan karena terjadinya ketidakseimbangan dalam struktur teater itu sendiri. Oleh karena itu, pengindonesiaan teater tradisional harus dilakukan secara teliti dengan melibatkan lembaga kebahasaan, lembaga pendidikan dan pengembangan kesenian, dan seniman.

4.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungannya dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

a.     Mengefektifkan pengajaran sastra di sekolah sekolah.

b.    Menyediakan perpustakaan yang lengkap dan memadai.

c.     Menerbitkan karyakarya asli berbahasa daerah.

d.    Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.

e.    Merangsang penelitian dan pendalaman karya karya sastra daerah yang bersangkutan.

f.     Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia atau daerah.

g.    Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra Indonesia dan daerah ke dalam bahasa bahasa asing.

h.    Menyusun suatu kebijaksanaan perbukuan secara nasional sehingga setiap warga negara dapat memperoleh kesempatan membaca buku dengan mudah dan murah.

i.      Menggiatkan dan merngsang kreativitas para sastrawan kita dengan menyediakan sarana untuk itu, misalnya, berupa majalah sastra dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah.

j.      Mengadakan kegiatan pertemuan antara sastrawan, ahli sastra, dan calon penggemar sastra (dalam rangka memasyarakatkan apresiasi sastra).

k.     Mewajibkan para penerbit memiliki editor.

l.      Mengadakan penataran untuk tenaga editor.

m.   Menggunakan tenaga editor yang diakui oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

n.    Melakukan perekaman teater tradisional untuk kemudian diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

o.    Mengadakan penelitian mengenai penggunaan syair untuk lagu-lagu Indonesia, yang hasilnya dapat digunakan sebagai pengarahan penciptaan lagu.

p.    Melakukan penelitian kembali terhadap kaidah kaidah bahasa Indonesia yang sudah ada, dan apabila ada kaidah yang sudah tidak sesuai lagi, maka kaidah itu sebaiknya diperbaiki.

q.    Memberi rangsangan kepada pengarang-pengarang yang menyumbangkan tulisantulisan berharga kepada media massa.

r.     Meningkatkan kecermatan pemakaian bahasa dalam bacaan anakanak, termasuk penyesuaian dengan usia anak-anak.

s.     Menumbuhkan kerja sama antara penerbit bacaan anak-anak dengan lembaga-lembaga pendidikan dan psikologi yang ada.

t.      Perpustakaan sekolah hendaknya benar-benar terbuka bagi anak didik.

5.            Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dengan Kait annya dengan Bidang Linguistik

5.1 Kesimpulan Umum

Bahasa Indonesia yang dipakai oleh semua lapisan masyarakat menunjukkan perkembangan berbagai ragam bahasa yang kaidahkaidahnya lebih rumit daripada yang disangka orang. Kaidah bahasa yang tercantum dalam buku tata bahasa dan yang diajarkan di sekolah, tidak sepenuhnya lagi mencerminkan kenyataan orang berbahasa dewasa ini. Ketidakserasian antara kaidah dan pemakaian bahasa yang beragam-ragam itu kadang-kadang melahirkan kesangsian orang dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar.

Usaha agar Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan diterapkan secara dasar dan mantap oleh berbagai golongan dan lingkungan masyarakat dalam ragam bahasa tulisan belum berhasil seperti yang diharapkan.

Pengembangan kosa kata Indonesia yang tidak dilandasi oleh wawasan bahasa yang baik kadang kadang menjurus ke pertumbuhan yang kurang teratur.

5.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum adalah sebagai berikut.

a.     Penguasaan kaidah ejaan resmi dan lafal yang baku perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat luas, termasuk instansi Pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, dan sarana komunikasi massa.

b.    Tata bahasa yang menggambarkan norma-norma bahasa adab dengan cara yang memadai perlu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pengembangan bahasa Indonesia. Tata bahasa deskriptif itu kemudian dijabarkan untuk pelbagai tujuan pedagogis atau tujuan praktis.

c.     Kamus baku bahasa Indonesia perlu segera diterbitkan dan disebarluaskan. Untuk tujuan itu penelitian di bidang leksikologi perlu dilaksanakan dan para ahli berbagai bidang ilmu pengetahuan diikutsertakan.

d.    Kerja sama penelitian antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan lembaga pendidikan tinggi perlu ditingkatkan.

e.    Akronim yang dipakai di luar lingkungan khusus hendaknya disertai bentuk lengkapnya jika mungkin terjadi gangguan komunikasi.

f.     Pembakuan dan modernisasi segala segi bahasa Indonesia perlu digalakkan dengan tujuan peningkatan penggunaan bahasa Indonesia baku di dalam segala kegiatan pemakaiannya.

g.    Perlu diadakan penelitian mengenai berbagai segi bahasa Indonesia, seperti penggunaan kata ganti dan sapaan dalam hubungan dengan demokratisasi masyarakat.

h.    Perlu diatur transliterasi tulisan Arab untuk kepentingan keagamaan, ilmiah, dan umum.

6.    Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Ilmu dan Teknologi

6.1 Kesimpulan Umum

Oleh karena antara bahasa dan alam pemikiran manusia terdapat jalinan yang erat, maka keberhasilan dari pemodernan itu sangat bergantung kepada corak alam pemikiran manusia Indonesia yang merupakan hasil sintesis antara nilainilai yang berakar pada kebudayaan etnis yang tradisional dan nilainilai kebudayaan yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Proses sintesis itu dipikirkan sebagai suatu proses yang mempertinggi potensi kreatif yang dapat menjelaskan suatu kebudayaan yang khas Indonesia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern merupakan faktor penting dalam modernisasi, serta pengenalan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dimasyarakatkan secara luas. Pemasyarakatan ini hanya dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien apabila bahasa berfungsi sebagai penyebar konsepkonsep ilmu pengetahuan dan teknologi itu.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemakai bahasa keilmuan di Indonesia adalah ketidakseragaman istilah dan penamaan dalam satu bidang disiplin sekalipun. Di dalam masing-masing ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat kecenderungan untuk membuat istilah-istilah dan tata nama yang berbedabeda.

Di samping ini perlu pula diperhitungkan adanya sistem tata nama internasional. Jadi, banyak istilah yang mudah dibuat di dalam suatu kalangan tidak diketahui oleh kalangan itu.

Pengadaan buku pelajaran ilmiah dalam bentuk karya asli perlu digalakkan. Potensi ke arah ini sudah kelihatan mulai berkembang.

Faktor-faktor penghambat tampaknya terletak, antara lain, di luar bidang ilmiah, misalnya

a.     kreativitas di bidang lain adalah lebih produktif secara material; dan

b.    uluran tangan dari pihak Pemerintah hingga saat ini belum mencapai hasil yang diinginkan.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ilmu seperti ilmu hukum banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena bahasa keilmuan itu harus bermakna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus diperbaiki dan dibakukan.

Penggunaan akronim hendaklah terbatas pada lingkungan kedinasan yang bersangkutan saja.

Penggunaan akronim di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, misalnya, di dalam media massa hendaklah dihindari. Apabila akronim digunakan di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, akronim itu hendaklah dilengkapi dengan bentuk penuhnya.

Dasar dan penamaan bilangan di dalam bahasa Indonesia perlu ditinjau kembali.

Untuk kepentingan pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam bidang peristilahan, bahasa asing yang diutamakan sebagai bahasa sumber adalah bahasa Inggris.

6.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

(1)     Usaha pemodernan bahasa Indonesia hendaknya memperhatikan tercapainya keselarasan dengan:

a)    nilai-nilai yang telah memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern;

b)   nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan etnis.

(2)     Pemerintah dan masyarakat ilmuwan perlu berusaha untuk segera menyeragamkan peristilahan, baik dalam satu disiplin maupun antardisiplin yang berdekatan dan agar istilah istilah internasional digunakan di samping istilah-istilah bahasa Indonesia.

(3)     Dalam semua jenjang pendidikan, khususnya sejak sekolah lanjutan, perlu diusahakan keseimbangan antara pendidikan bahasa, matematika, dan logika supaya pemikiran bangsa Indonesia dapat mengimbangi kemajuan zaman.

(4)     Supaya Pemerintah menumbuhkan satu badan khusus yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penerjemah.

(5)     Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya mendukung usaha swasta di bidang penerjemahan yang telah nyata-nyata menunjukkan kemampuan.

(6)     Untuk penulisan karya asli dan saduran tidak perlu ditentukan "target". Cukuplah kalau disusun daftar bidang-bidang yang perlu digarap dan penulisannya ditawarkan kepada orang-orang yang dianggap ahli. Penulis hendaknya dibebaskan dari tugas rutinnya (sabbatical leave). Sehubungan dengan penulisan karya asli ini, perlu diadakan latihan penulisan buku (texbook writing).

(7)     Pengadaan pedoman khusus untuk pembentukan istilah-istilah dan tata nama dalam masing masing bidang ilmu. hendaknya dijabarkan dari pedoman umum pembentukan istilah yang telah disepakati.

(8)     Desimal hendaknya dinyatakan dengan titik (.) bukan koma (,) sehingga 0,9 menjadi 0.9.

(9)     Sebagai pengejawantahan Kongres Bahasa Indonesia Ketiga agar pada awal Pelita III digalakkan penerjemahan besar-besaran.

(10)  Agar dibentuk badan pertimbangan yang anggotanya terdiri dari para ahli pelbagai bidang ilmu yang bekerja dalam 2 tahap, yaitu: (a) memilih dan menyebarluaskan istilah dan (b) menampung pendapat (tanggapan) masyarakat serta menetapkan istilah yang akan dipakai.

(11)  Penamaan bilangan besar Amerika yang sama dengan penamaan bilangan besar dalam bahasa Prancis dan Rusia hendaklah dijadikan dasar penamaan bilangan dalam bahasa Indonesia

(contoh: miliun, biliun, triliun, dan seterusnya).

(12)  Bahasa Indonesia dianjurkan menggunakan sistem penamaan bilangan antar sepuluh dan dua puluh yang digunakan di Indonesia bagian timur, yang lebih mudah diterima oleh anak-anak, di samping menggunakan sistem yang berlaku sekarang.

(13)  Pengejaan mana bilangan hendaknya dilakukan dengan mengingat fungsi aditif dan multiplikatif angka-angka yang terdapat dalam tubuh lambang bilangan itu. Yang bersifat aditif ditulis terpisah, sedangkan yang bersifat multiplikatif dirangkaikan (contoh: 23 = dua puluh tiga).

(14)  Penggunaan angka 2 untuk menyatakan kata ulang dan penggunaan huruf x di dalam ejaan bahasa Indonesia (Ejaan yang Disempurnakan) sebaiknya ditinjau kembali.

 

            KEPUTUSAN

            KONGRES BAHASA INDONESIA KEEMPAT

            Jakarta, 21─26 November 1983

Kongres Bahasa Indonesia Keempat berlangsung dari hari Senin tanggal 21 November 1983 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 November 1983 di hotel Kartika Chandra, Jakarta, dan diikuti oleh tokoh-tokoh lembaga pemerintah, departemen dan nondepartemen, organisasi profesi, guru, mahasiswa, para ilmuwan yang mewakili pelbagai bidang ilmu dan teknologi, serta peminat lain dari dalam dan luar negeri. Dengan memperhatikan pidato pengarahan dalam peresmian pembukaan Kongres Bahasa Indonesia Keempat oleh Menteri Nugroho Notosusanto, pada tanggal 21 November 1983, serta setelah mendengarkan makalah-makalah yang disajikan dan dibahas secara seksama baik di dalam sidang-sidang lengkap maupun di dalam sidangsidang kelompok, Kongres Bahasa Indonesia Keempat mengambil keputusan yang berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah-masalah dalam bidang bahasa, pengajaran bahasa, dan pembinaan bahasa dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, yaitu:

a.     sarana komunikasi pemerintahan dan kemasyarakatan;

b.    sarana pengembangan kebudayaan;

c.     sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk wajib belajar; serta

d.    sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Bidang Bahasa

1.1 Kesimpulan Umum

Apabila dilihat dari saat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 sampai dengan saat perkembangannya dewasa ini, bahasa telah mengalami perubahan dan kemajuan yang pesat. Fungsi bahasa Indonesia telah makin mantap, tidak hanya sebagai alat komunikasi sosial dan administratif tetapi juga sebagai alat komunikasi ilmu dan keagamaan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia telah memiliki poros inti yang cukup besar dan cukup terpadu, yang memungkinkan manusia dari satu latar belakang bahasa di Tanah Air berkomunikasi dengan manusia dari latar belakang bahasa yang lain. Sebagai alat penyebar ilmu, bahasa Indonesia telah dapat pula menjalankan fungsinya dengan baik, yang terbukti dengan makin banyaknya buku ilmu pengetahuan tingkat tinggi yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagai alat pengungkap rasa dan ilmu yang tumbuh dan terus berkembang, bahasa Indonesia tentu saja tidak terhindar dari sentuhan dan pengaruh masyarakat yang memahaminya, baik berupa perubahan nilai dan struktur maupun berupa tingkah laku sosial lainnya. Pada satu pihak, hubungan timbal balik antara bahasa sebagai alat pengungkap dengan alam sekitar dan fenomena sosial sebagai isinya menambah kekayaan linguistik bahasa Indonesia yang merupakan milik kita bersama. Pada pihak lain, persentuhan ini menimbulkan pula keanekaragaman. Tanpa pembinaan yang hati-hati dan seksama, tidak mustahil sebagian ragam-ragam itu menyimpang terlalu jauh dari poros inti bahasa kita.

Selaras dengan ragam yang menyimpang itu, terdapatlah cukup banyak pemakai bahasa Indonesia yang belum dapat mempergunakan bahasa itu dengan baik dan benar. Termasuk di antara mereka adalah para mahasiswa dan pengajar di perguruan tinggi, para cendekiawan, dan para pemimpin yang menduduki jabatan yang berpengaruh. Hal ini tampak, antara lain, pada:

(1)     pemakaian kalimat, tanda baca, dan pengelompokkan wacana yang tidak mengungkapkan jalan pikiran yang jernih, logis, dan sistematik;

(2)     pemakaian istilah asing untuk menggantikan kosa kata yang telah ada, yang memiliki ciri-ciri semantik yang sama, dan yang telah umum dipakai;

(3)     pemakaian istilah teknis yang tidak seragam dalam ilmu pengetahuan;

(4)     pengucapan kata yang menyimpang dari kaidah yang dianggap baku;

(5)     pengejaan kata atau frase yang tidak taat asas.

1.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

(1)    Perlu segera disusun tata bahasa baku bahasa Indonesia sebagai tata bahasa acuan yang lengkap dengan memperhatikan berbagai ragam bahasa Indonesia, baik ragam tulis maupun ragam lisan.

(2)    Perlu segera disusun kamus besar bahasa Indonesia yang memuat tidak hanya bentuk-bentuk leksikon tetapi juga lafal yang dianggap baku, kategori sintaksis setiap kata, dan batasan serta contoh pemakaian yang lebih lengkap. Jika mungkin, kamus ini perlu dilengkapi dengan gambar dan keterangan mengenai asal kata.

(3)    Perlu dipergiat penulisan kamus bahasa daerah yang merupakan sumber untuk memperkaya bahasa nasional.

(4)    Perlu digiatkan penulisan dan penerjemahan buku-buku yang bermanfaat bagi pelbagai bidang.

(5)    Lembaga-lembaga pemerintah (departemen dan nondepartemen) dan instansi-instansi swasta yang berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan dihimbau agar mengadakan kerja sama untuk menyeragamkan istilah-istilah ilmu pengetahuan. Pembentukan dan penyeragaman istilah serta tata nama hendaknya dibuat dengan kerangka pemerian bahwa istilah-istilah itu perlu memenuhi selera naluri para pemakainya sehingga dapat benar-benar diterima dan dipakai. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditugaskan mengkoordinasikan kerja sama itu dan menyebarluaskan hasilnya

(6)    Sikap hati-hati dalam memilih unsur-unsur dari bahasa lain, terutama bahasa asing, perlu ditingkatkan.

(7)    Semua mahasiswa harus mendapat latihan keterampilan menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia.

(8)    Perlu ditetapkan pedoman trranslitterasi kata-kata Arab ke dalam huruf Latin bahasa Indonesia.

2. Pengajaran Bahasa

2.1 Kesimpulan Umum

Tujuan umum pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jika ditinjau dari sudut penutur bahasa Indonesia, tujuan umum pengajaran bahasa Indonesia adalah:

(1)    Tercapainya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi, yaitu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar;

(2)    Tercapainya pemilikan keterampilan yang baik dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan pengetahuan yang sahih;

(3)    Tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab, yang tampak dari perilaku sehari-hari.

Sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia serta sesuai dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional ialah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, (2) sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang lembaga pendidikan, (3) sebagai bahasa penalaran, dan (4) sebagai bahasa pengungkap pengembangan diri hasil pendidikan.

Sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, bahasa Indonesia yang diajarkan adalah:

(1)     bahasa dengan ciri serta syarat ragam bahasa baku, baik ragam lisan maupun ragam tulis;

(2)     bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa kebudayaan, yang berfungsi sebagai bahasa modern.

Sebagai bahasa pengantar, penalaran, dan pengungkap pengembangan diri, bahasa Indonesia yang dipakai di lembaga pendidikan mempunyai ciri- ciri sebagai berikut:

(1) mempunyai kemampuan menjalankan tugas sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien, yaitu mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara tepat dengan berbagai konotasi; (2) mempunyai bentuk estetis;

(3)     mempunyai keluwesan sehingga dapat dipergunakan untuk mengekspresikan makna-makna baru;

(4)     mempunyai ragam yang sesuai dengan jenjang lembaga pendidikan.

Keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat majemuk dengan adanya bahasa-bahasa daerah yang banyak, yang tersebar di seluruh tanah air, belum dimanfaatkan dalam pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam pengajaran bahasa Indonesia belum diperhatikan sifat komunikatif bahasa dengan memanfaatkan berbagai komponen komunikasi, baik sebagai bahasa yang dipakai dalam proses pengajaran maupun sebagai hasil pengajaran itu sendiri.

Pengajaran sastra di sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran bahasa belum mencapai tujuan yang sesuai dengan fungsinya sebagai pengembang wawasan nilai kehidupan dan kebudayaan.

Pola kebijaksaan nasional mengenai pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran pada dasarnya adalah sebuah strategi yang memandu pendidik bahasa Indonesia di dalam mengembangkan tindakan yang mendasar dalam memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran.

2.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

(1)     Dengan memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia Ketiga, diusulkan agar mutu pengajaran bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang pendidikan ditingkatkan dengan berbagai macam upaya, seperti (a) peningkatan kemampuan guru bahasa Indonesia, (b) pengembangan bahan pelajaran yang sesuai dengan fungsi komunikatif dan integratif bahasa, kebudayaan, serta penalaran, dan (c) pemberian pengalaman belajar kepada siswa untuk memperoleh keterampilan dalam proses belajar bahasa Indonesia.

(2)     Dengan tujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran, pola kebijaksanaan nasional kebahasaan harus disusun. Dengan pola ini perlu dilakukan berbagai tindakan taktis yang terdiri dari (a) penentuan strategi pengajaran guna membentuk keterampilan berbahasa yang secara berangsur-angsur diikuti dengan sajian pengetahuan kebahasaan pada tingkat-tingkat lanjut pada pendidikan dasar dan menengah, (b) pengembangan tata bahasa panutan, (c) penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar, (d) pemantapan kemampuan barbahasa Indonesia sebagai persyaratan untuk berbagai macam kenaikan tingkat/pangkat, dan (e) pemanfaatan media massa sebagai model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(3)     Pengajaran sastra Indonesia harus lebih ditekankan agar dapat membantu terlaksananya unsur humaniora dalam kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan.

(4)     Bahan pelajaran bahasa Indonesia perlu mencakup latihan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam rangka mengimbangi laju perkembangan karya ilmiah, pengajaran membaca cepat perlu dikembangkan secara khusus.

(5)     Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia hendaklah memanfaatkan organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat pedesaan dengan tujuan agar (a) pembangunan nasional di bidang kebudayaan, khususnya sektor kebahasaan, berlangsung secara efektif dan efisien dan (b) kemampuan warga masyarakat dalam bidang kebahasaan dapat meningkat.

(6)     Pembinaan apresiasi sastra perlu dilaksanakan sedini mungin mulai dari tingkat prasekolah sampai ke perguruan tinggi dan di lingkungan keluarga.

(7)     Di samping pengajaran bahasa Indonesia yang ditujukan kepada kemampuan berbahasa secara umum di sekolah dasar dan menengah, perlu dikembangkan bahan pengajaran bahasa yang diperlukan bagi bidang-bidang khusus.

(8)     Pendidikan dalam suasana kedwibahasaan yang strateginya bertujuan menjamin hak hidup bahasa dan kebudayaan daerah hendaknya mempunyai nilai positif.

(9)     Di dalam kurikulum lembaga pendidikan tinggi hendaknya dimasukkan program pendidikan bahasa Indonesia.

(10)  Hasil penelitian kebahasaan dan pengajaran bahasa hendaklah disebarluaskan dan dimanfaatkan.

(11)  Pelaksanaan wajib belajar perlu dimanfaatkan untuk menyukseskan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

3. Pembinaan Bahasa

3.1 Kesimpulan Umum

Pembangunan nasional kita pada hakikatnya adalah usaha mengadakan perubahan dalam segala segi kehidupan bangsa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan nasional itu akan banyak tergantung pada kemampuan bahasa Indonesia memenuhi fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di samping kemampuan bangsa kita memanfaatkan ilmu pengeetahuan dan teknologi modern.

Kenyataan yang dihadapi oleh para pembina bahasa ialah pemakaian bahasa Indonesia di dalam masyarakat, khususnya di lembaga-lembaga, badan-badan, dan organisasi-organisasi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara, belum menggembirakan.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam ilmu, seperti ilmu hukum dan ilmu administrasi, banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Karena bahasa keilmuan itu harus bermakna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus terus diperbaiki dan usaha pembakuannya ditingkatkan. Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan pengembangan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa mempunyai pengaruh yang luas di dalam masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun secara lisan, masih memiliki kelemahan. Kecenderungan menghilangkan kata-kata dalam media cetak, misalnya, sering mengakibatkan makna kalimat menyimpang atau hilang sama sekali. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih ada pemakaian unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing yang tidak perlu. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sehari-hari oleh masyarakat menunjukkan peningkatan yang pesat dan jumlah orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama semakin meningkat. Namun, tingkat kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar masih perlu mendapat perhatian para pendidik dan pemakai bahasa Indonesia.

3.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

(1)     Penggunaan bahasa Indonesia dalam semua bidang, terutama bidang hukum dan perundang-undangan, perlu segera digarap secara sungguh-sungguh, bertahap, dan terpadu karena hukum yang dimengerti oleh setiap anggota masyarakat akan lebih menjamin terlaksananya pembangunan nasional secara mantap, lancar, dan tertib.

(2)     Semua aparatur pemerintah, terutama yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan hukum, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang memadai sehingga hukum/undangundang yang dihasilkan dan yang harus dilaksanakan itu mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.

(3)     Semua petugas pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lurah, guru, juru penerang, penyiar RRI/TVRI, dan staf redaksi media cetak, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu cara perlu segera ditempuh ialah bahwa setiap departemen, lembaga nondepartemen, dan organisasi swasta merencanakan kegiatan kebahasaan sedemikian rupa sehingga setiap petugas atau anggota dalam badan itu sekurang-kurangnya memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kebutuhannya dalam melaksanakan tugas pembangunan.

(4)     Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah yang memungkinkan terciptanya suasana atau iklim kebahasaan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi utama di negara Republik Indonesia. Kata atau istilah asing yang tidak perlu, terutama dalam bidang dunia usaha (nama badan usaha, iklan, dan papan pengumuman untuk masyarakat luas), harus segera diusahakan penggantiannya dengan kata/atau istilah bahasa Indonesia. Dalam kaitan itu, kerja sama yang terpadu antara berbagai instansi (Departemen Kehakiman, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan departemen lain, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga masyarakat) sangat diperlukan.

(5)     Generasi muda perlu dibekali dengan sikap dan disiplin berbahasa yang dapat dibanggakan.

(6)     Guna menunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan oleh berbagai instansi, baik Pemerintah maupun swasta, perlu direncanakan penugasan para ahli bahasa atau pemanfaatan ahli bahasa secara maksimum pada berbagai sektor pembangunan.

(7)     Usaha pembinaan bahasa Indonesia secara lebih intensif perlu dilakukan dan diberi prioritas pertama di daerah-daerah yang tingkat kepahamannya berbahasa Indonesia masih rendah.

(8)     Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa perlu dimantapkan. Salah satu cara yang mudah ialah menghindari, sekurang-kurangnya mengurangi, pemakaian kata-kata asing dan bahasa daerah dalam hal atau peristiwa yang bersifat nasional.

(9)     Kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu ditingkatkan terus, terutama dalam Bulan Bahasa (bulan Oktober setiap tahun).

(10)  Kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia para guru, terutama guru bahasa Indonesia, perlu ditingkatkan terus, di samping usaha meningkatkan mutu pengajaran bahasa Indonesia.

(11)  Buku-buku yang diterbitkan--baik yang asli maupun yang terjemahan--, surat kabar dan majalah yang diedarkan, serta bahan koleksi perpustakaan hendaklah diusahakan agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(12)  Usaha pembinaan bahasa Indonesia perlu direncanakan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga sikap dinamika dan disiplin berbahasa yang baik serta keterampilan berbahasa Indonesia para pemakai bahasa dari seluruh lapisan masyarakat dapat ditingkatkan secara mantap. Guna memungkinkan tercapainya tujuan itu, jalur-jalur formal, nonformal, dan informasi perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, usaha memasyarakatkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan kamus bahasa Indonesia baku perlu dilakukan dengan cara yang lebih baik agar buku-buku pedoman dan buku-buku acuan itu dapat mencapai dan dijangkau masyarakat luas.

(13)  Unsur-unsur bahasa daerah merupakan potensi yang penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini, pemanfaatan unsur-unsur bahasa daerah yang dimaksudkan untuk memperkaya bahasa Indonesia itu hendaklah dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri maupun terhadap perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keampuhan bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu bangsa harus tetap terjamin dan ketahanan nasional tidak boleh terganggu karena banyaknya unsur bahasa daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia.

(14)  Hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia yang telah dicapai oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditunjang dengan instruksi pelaksanaan pada setiap departemen, lembaga, dan organisasi.

(15)  Kongres Bahasa Indonesia Keempat memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia Ketiga agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga nondepartemen supaya wibawa dan ruang geraknya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia lebih berdayaguna.

(16)  Kongres mengusulkan agar bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam konsep Wawasan Nusantara karena bahasa Indonesia merupakan unsur utama kebudayaan nasional dan sekaligus berfungsi sebagai sarana komunikasi utama dan pemersatu dalam kehidupan bangsa dan negara.

(17)  Dalam sensus penduduk Indonesia yang akan datang perlu diperoleh data kebahasaan yang sahih dan lengkap. Data yang demikian diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

(18)  Kongres menugaskan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk memonitor pelaksanaan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia Keempat dan melaporkan hasilnya kepada Kongres Bahasa Indonesia Kelima yang akan datang.

(19)  Ketentuan mengenai lalu lintas buku dan barang cetakan lain yang tertulis dalam bahasa Indonesia, terutama di kawasan ASEAN, perlu ditinjau kembali.

 

KEPUTUSAN

KONGRES BAHASA INDONESIA KELIMA

Jakarta, 28 Oktober─3 November 1988

Kongres Bahasa Indonesia Kelima yang pembukaannya diadakan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 1988 dan sidang-sidangnya yang berlangsung hingga hari Kamis tanggal 3 November 1988 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dengan memperhatikan pidato peresmian pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto, pada tanggal 28 Oktober 1988, pidato pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan, pada tanggal 29 Oktober 1988, dan setelah memperhatikan laporan Kepala Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Anton M. Moeliono, serta mendengarkan dan membahas secara saksama makalah yang disajikan, baik dalam sidang lengkap maupun dalam sidang kelompok, yang berkaitan dengan:

a.     garis haluan:

(1)  perencanaan bahasa (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing);

(2)  pengajaran;

(3)  bahasa Indonesia di luar jalur formal;

(4)  sarana penunjang;

(5)  kerja sama kebahasaan dalam dan luar negeri;

(6)  pembinaan sumber daya manusia dalam pengembangan bahasa Indonesia;

(7)  penerjemahan;

b.    ranah pemakaian bahasa:

(1)  bahasa dan penalaran;

(2)  bahasa dan ungkapan rasa;

(3)  bahasa dan kreativitas;

(4)  peran bahasa Indonesia dalam pembangunan ilmu;

(5)  peran bahasa daerah dalam pengajaran bahasa Indonesia;

(6)  sumbangan dan hambatan bahasa asing dalam pengembangan bahasa Indonesia;

(7)  perkembangan bahasa Indonesia;

(8)  perkembangan penelitian bahasa Indonesia;

(9)  laporan penelitian;

c.     pembangunan dan pengembangan sastra:

(1)  pemasyarakatan sastra;

(2)  sastra dalam pendidikan di sekolah dasar;

(3)  sastra dalam pendidikan di sekolah lanjutan;

(4)  pengembangan sastra;

(5)  penelitian sastra;

(6)  bahasa Indonesia sebagai bahasa sastra;

(7)  hubungan sastra Indonesia dan sastra daerah;

(8)  bahasa Indonesia dalam teater dan film;

d.    bahasa Indonesia di luar negeri

(1)  tinjauan dari luar negeri;

(2)  tinjauan dari dalam negeri; telah menmgambil putusan sebagaimana diperinci di bawah ini.

1. Bahasa

1.1 Simpulan Umum

Kedudukan bahasa Indonesia kini semakin mantap sebagai wahana komunikasi, baik dalam hubungan sosial maupun dalam hubungan formal. Pemakaian bahasa Indonesia sejak tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi menunjukkan kemantapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun, masih cukup banyak pemakai bahasa nasional kita yang belum mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai dengan konteks pemakaiannya. Karena itu, pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Demikian pula penelitian bahasa Indonesia perlu digalakkan sehingga pengembangan bahasa nasional akan terus berlandaskan temuan penelitian yang terarah dan terpadu.

1.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan simpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

(1)     Dalam konteks budaya yang memberi penekanan pada prinsip anutan, Kongres mengimbau agar para pejabat lebih berhati-hati dalam memakai bahasa Indonesia sehingga masyarakat mendapat masukan bahasa yang baik dan benar.

(2)     Karena media massa merupakan komunikator pembangunan yang memanfaatkan bahasa Indonesia, maka media massa seperti surat kabar dan majalah, hendaknya memiliki tenaga kebahasaan yang khusus membina bahasa siaran sehingga bahasa media massa dapat dijadikan contoh bagi masyarakat.

(3)     Dalam mengembangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa ilmiah dan modern, janganlah penutur bahasa terjerumus membentuk sikap nasionalisme sempit yang berlebihan (chauvinisme). Bahasa Indonesia perlu dikembangkan dan dalam perkembangan itu penuturnya tidak usah takut untuk memungut kata baru, baik yang digali dari bumi sendiri maupun yang dari luar sesuai dengan keadaan dan keperluan.

(4)     Bahasa Indonesia hendaknya dimasukkan ke dalam delapan jalur pemerataan atau menjadi jalur kesembilan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pemberantasan buta bahasa Indonesia perlu digalakkan supaya tidak ada lagi dalam masyarakat Indonesia kelompok yang belum menikmati pemerataan pembangunan.

(5)     Untuk mengikuti perkembangan ilmu, kegiatan penerjemahan buku asing ke bahasa Indonesia perlu digalakkan. Para ahli bahasa dianjurkan mengadakan kerja sama dengan ahli informatika untuk menjajaki dan mengembangkan mesin penerjemahan. Pendidikan penerjemahan dan penyediaan kamus istilah bidang ilmu menjadi prasyarat yang sangat penting.

(6)     Badan pemerintah yang mengeluarkan dokumen resmi, seperti undang-undang, hendaknya memperhatikan kaidah bahasa Indonesia sehingga ragam bahasa bakunya dapat dicontoh masyarakat.

(7)     Politik perbukuan nasional perlu segera disusun karena penerbitan dan perbukuan di Indonesia yang tidak berkembang akan menghambat pembinaan dan pengembangan bahasa.

(8)     Sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang mempunyai unsur (1) kebanggaan pada bahasa, (2) kesetiaan pada bahasa, dan (3) kesadaran akan norma bahasa, masih perlu dipupuk.

(9)     Putusan Kongres Bahasa Indonesia Keempat mengenai penghapusan pemakaian bahasa asing pada papan nama gedung umum, seperti toko, dikukuhkan lagi, dengan menganjurkan kepada semua pemerintah daerah supaya lebih tegas dalam menerapkan peraturan mengenai hal tersebut.

(10)  Pengerahan, pembinaan, dan pendidikan tenaga kebahasaan-termasuk pengaderan--perlu dilakukan dengan berencana.

(11)  Pesan yang disampaikan kepada masyarakat tentang konsepkonsep pembangunan harus menggunakan bahasa yang akrab, dan isi pesan pembangunan harus relevan dengan keperluan khalayak serta sesuai dengan daya tangkap masyarakat.

(12)  Untuk keperluan pengujian kemampuan berbahasa Indonesia, hendaknya disusun bahan ujian bahasa Indonesia yang bersifat nasional (yang sejenis dengan ujian TOEFL).

(13)  Penggunaan bahasa ilmiah yang tepat, lugas, dan logis di kalangan peneliti perlu dibiasakan.

(14)  Mengingat pembinaan umat beragama merupakan bagian yang penting dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan bahasa Indonesia merupakan sarana dalam kehidupan beragama, maka pengajaran bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan agama harus terus ditingkatkan dan harus dikoordinasi dengan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah umum.

(15)  Penelitian kebahasaan di Indonesia menghadapi banyak kendala, seperti perpustakaan yang belum memadai, tenaga peneliti yang perlu meningkatkan ilmunya, dan rendahnya kemampuan berbahasa asing peneliti. Instansi pendidikan tinggi diharapkan memperhatikan sarana fisik yang diperlukan dan mengusahakan peningkatan mutu peneliti sehingga penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan segala persyaratannya.

(16)  Dengan telah diterbitkannya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa diharapkan dapat mengembangkan dan, jika perlu, menyempurnakannya.

(17)  Untuk buku pelajaran sekolah diperlukan penulisan tata bahasa yang sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memakai Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia sebagai acuannya.

2. Sastra

2.1 Simpulan Umum

Sastra, jika ditinjau dari fungsinya, dapat memberikan kepuasan dan pendidikan bagi pembacanya. Jika diapresiasi dengan baik, karya sastra dapat menambah pengetahuan pembaca tentang kehidupan, pengenalan manusia, kebudayaan, kesenian, dan bahasa. Sastra dapat memberikan pelajaran yang praktis tentang berbagai cara menggunakan bahasa. Sastra juga mengembangkan imajinasi dan fantasi--suatu hal yang kerap dilupakan dalam peningkatan kualitas intelektual peserta didikan dan pembaca pada umumnya. Karena itu, prosa, puisi, drama, dan karya sastra pada umumnya, selain dapat dijadikan wahana pengembangan dan penyebaran bahasa Indonesia yang kreatif dan dinamis, dapat pula meningkatkan kecerdasan dan memanusiakan manusia.

Bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastra menunjukkan adanya tumpang tindih kode ucap sastra yang kadang-kadang menyalahi kaidah bahasa yang baku. Hal itu disebabkan oleh ke perluan penyampaian pikiran dalam karya sastra. Pada umumnya, bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra berbeda dari bahasa dalam karya yang bukan sastra. Karena itu, para pembaca patutlah menyadari hal itu agar tidak selalu ada kesalahpahaman dalam penerimaan maksud dan tujuannya.

Sastra dapat dimanfaatkan dalam pendidikan bangsa. Jadi, mutu karya sastra Indonesia dan daerah, perlu juga ditingkatkan. Penelitian dalam bidang sastra perlu digalakkan agar perkembangan, mutu, bahkan variasi sastra dapat tetap dipantau demi pembinaan dan pengembangan sastra pada umumnya.

2.2 Tindak Lanjut

(1)    Cara konkret untuk menaikkan mutu dan jumlah karya sastra perlu diupayakan.

(2)    Pendidikan intelektual secara terencana dan terarah perlu dikembangkan agar dapat menumbuhkan selera intelektual dan sekaligus melahirkan minat baca sastra.

(3)    Tradisi pemasyarakatan sastra melalui forum pertemuan ilmiah, pementasan drama, serta pembacaan sajak dan novel perlu dirintis.

(4)    Keberanian mengajak semua lapisan masyarakat sejak usian dini untuk mengenal karya sastra perlu dikukuhkan kembali.

(5)    Untuk menarik minat pembaca terhadap sastra perlu diciptakan terbitan yang memperlihat kan "Wajah Indonesia dalam Sastra", yang merupakan hasil penelitian sastra Indonesia, dan "Sastra Budaya Bangsa", yang merupakan hasil penelitian sastra daerah. Kedua terbitan itu diharapkan dapat ditampilkan pada Kongres Bahasa Indonesia Keenam. 

(6)    Perencanaan pembinaan dan pengembangan sastra dalam menentukan arah perkembangan sastra di Indonesia perlu disusun.

(7)    Buku teori dan kritik sastra yang relevan dengan karya sastra Indonesia, yang dapat dipakai sebagai acuan bagi para guru sastra dan peneliti sastra perlu disusun.

(8)    Penelitian puisi, prosa, dan drama perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan pola penelitian sastra yang menyeluruh, terpadu, dan bertahap, dengan program yang terperinci yang dapat memberikan gambaran kesastraan Indonesia.

(9)    Tenaga peneliti sastra perlu dididik dan dikembangkan wawasannya. Mata kuliah metode penelitian sastra sebaiknya diwajibkan di setiap perguruan tinggi yang mempunyai jurusan sastra dan bahasa agar tumbuh barisan peneliti yang berkualitas.

(10)  Kritikus sastra perlu disertakan dalam penyusunan kurikulum sekolah lanjutan untuk ikut menentukan karya-karya yang cocok bagi pengajaran.

3. Pengajaran Bahasa

3.1 Simpulan Umum

Tujuan pendidikan bahasa Indonesia adalah membina keterampilan peserta didikan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam upaya meningkatkan mutu manusia Indonesia sebagai bekal menghadapi kehidupan masa kini dan mendatang. Tujuan pendidikan bahasa Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional.

Dalam mencapai tujuan pendidikan bahasa Indonesia, kurikulum bahasa, buku pelajaran bahasa, metode belajar-mengajar bahasa, guru, lingkungan keluarga serta masyarakat, dan perpustakaan sekolah memegang peranan penting. Kurikulum bahasa harus luwes dan dapat mengembangkan kreativitas guru dalam kegiatan belajar-mengajar; isi dan cara penyajian buku pelajaran bahasa harus menarik dan menunjang pembinaan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar; metode belajar-mengajar harus dapat menumbuhkan interaksi gurupeserta didikan sedemikian rupa sehingga mengembangkan didikan kekritisan, kekreatifan, serta keresponsifan peserta didikan dalam menghadapi pelajaran dan kehidupan; guru bahasa dan guru nonbahasa di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, serta lingkungan keluarga dan masyarakat, harus dapat memberikan teladan berbahasa dengan baik dan benar; dan jumlah serta jenis buku perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan.

Bahasa daerah di wilayah tertentu dapat dijadikan mata pelajaran tanpa menggangu pendidikan bahasa Indonesia. Karena itu, kurikulum, buku pelajaran, metode pengajaran, dan sarana lain pendidikan bahasa daerah perlu dikembangkan.

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah terutama dengan tujuan membina kemampuan memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diungkapkan dalam buku atau terbitan yang berbahasa asing.

3.2 Tindak Lanjut

(1)     Kurikulum bahasa yang berlaku di sekolah dasar dan menengah perlu segera disempurnakan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosio-linguistik bahasa serta keluwesan dan kesinambungan isi.

(2)     Pendidikan dan pengajaran bahasa hendaknya lebih menekankan keterampilan berbahasa dan aspek apresiasi sastra daripada aspek teori kebahasaan.

(3)     Buku pelajaran bahasa yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah dasar dan menengah perlu segera ditingkatkan isi, mutu, serta cara penyajiannya.

(4)     Untuk meningkatkan serta memperluas wawasan guru bahasa di sekolah dasar dan menengah perlu segera disusun dan dikembangkan berbagai buku acuan seperti buku panduan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata bahasa pedagogis, dan panduan pengajaran bahasa komunikatif. Di samping itu, penataran guru bahasa perlu ditingkatkan dalam hal pengelolaan, kurikulum, metode, penyusunan bahan pelajaran.

(5)     Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi di luar jurusan sastra Indonesia hendaknya merupakan kebijakan nasional dan dipadukan dalam mata kuliah dasar umum.

(6)     Para pembina pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perlu menjalin kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalaman dan informasi.

(7)     Pemerintah Indonesia perlu membantu pengembangan lembaga pendidikan di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dengan menjalin kerja sama, antara lain dengan ikut menyediakan tenaga pengajar Indonesia untuk mengajar di luar negeri menyediakan bahan pengajaran, memberikan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan kepada para siswa yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia.

(8)     Pembentukan pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia perlu dipertimbangkan.

4. Pengajaran Sastra

4.1 Simpulan Umum

Simpulan umum yang ditetapkan dalam pengajaran sastra adalah sebagai berikut.

(1)     Diperlukan kesempatan yang lebih luas untuk mendorong kreativitas guru dan peserta didikan di dalam pelaksanaan pengajaran sastra fungsi kurikulum pengajaran bahasa Indonesia sebagai pedoman pengajaran tidak menjelma menjadi kendali yang terlalu ketat yang menghilangkan ruang gerak bagi inisiatif guru dan peserta didikan.

(2)     Pengajaran sastra Indonesia sebagai pengajaran yang struktural fungsional dibangun di atas landasan ilmu sastra yang relevan, hasil sastra, dan ilmu pendidikan.

(3)     Tujuan pengajaran sastra adalah menumbuhkan dan mengembangkan akal budi peserta didikan melalui kegiatan pengalaman sastra, yaitu beapresiasi dan berekspresi sastra, dan melalui kegiatan penelahaan masalah sastra sehingga timbul kegemaran membaca dan menghargai sastra sebagai sesuatu yang bermakna bagi kehidupan.

(4)     Bahan pengajaran sastra selayaknya mencakupi:

a)    karya sastra, berupa cerita rekaan, puisi, dan drama, yang telah terpilih dari segi kualitas dengan mempertimbangkan keragaman dalam hal jenis bantuk, tema, serta zaman, dan tingkat kesulitan serta kesesuaiannya dengan keadaan peserta didikan.

b)   pengetahuan tentang sastra (teori dan sejarah sastra) sebagai perlengkapan berpikir peserta didikan yang berguna untuk memperoleh pengalaman dan penikmatan sastra yang lebih mendalam. Bahan tersebut dapat menghindari pengetahuan yang semata-mata teoretis yang menjadi beban hafalan.

(5)     Dalam pengajaran sastra diperlukan proses belajar-mengajar yang sekaligus melibatkan pengalaman, pengetahuan, dan penilaian peserta didikan terhadap sastra secara langsung sehingga terjadi interaksi dinamis antara peserta didikan, karya sastra, dan guru. Kegiatan belajar menjadi media untuk melahirkan dan menguji gagasan serta melakukan penerokaan dan pemikiran lebih lanjut tentang sastra dan hubungannya dengan kehidupannya.

(6)     Guru sastra memerlukan keleluasan mempersiapkan diri berupa membaca dan memilih karya sastra, menyusun bahan, dan menciptakan model pengajaran, serta melaksanakan dan mengevalusasi hasilnya. Tugasnya mengajarkan sastra yang dirangkap dalam mengajarkan bahasa tidak dapat dijalankan dengan leluasa. Karena itu, hendaknya diadakan pembagian tugas di antara para guru, yaitu guru yang bertugas sebagai pengajar sastra dan guru yang bertugas sebagai pengajar bahasa.

(7)     Para peserta didikan diwajibkan membaca karya sastra yang sudah terpilih sebagai bahan pengajaran sastra. Di dalam kelas peserta didikan diberi keleluasaan melahirkan pendapatnya sendiri. Dengan bimbingan guru peserta didikan menemukan butir persamaan dari pendapat itu dalam rangka membangun makna sastra bagi dirinya sendiri.

(8)     Tersedianya buku dan majalah yang berisi karya sastra, khususnya yang telah terpilih sebagai bahan pengajaran sastra, merupakan syarat untuk penyelenggaraan pengajaran sastra. Hendaknya di setiap sekolah tersedia bahan berupa karya sastra dengan jumlah yang mencukupi keperluan belajar peserta didikan.

(9)     Hubungan antara sastra Indonesia dan berbagai ragam sastra Nusantara sangat erat. Pengajaran sastra yang memperlakukan karya sastra Indonesia dan daerah dalam satu Wawasan Sastra Nusantara, akan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didikan akan Wawasan Nusantara.

4.2 Tindak Lanjut

(1)     Bahan pengajaran sastra selayaknya dikurangi sehingga guru dan peserta didikan untuk melakukan pembinaan dan kreativitas.

(2)     Para guru perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan kegiatan membaca karya sastra dan meningkatkan kreativitasnya dalam mengajarkan sastra.

(3)     Di lingkungan sekolah perlu diambil inisiatif intern untuk mengadakan pembagian tugas di antara para guru sehingga pengajaran bahasa dan pengajaran sastra tidak dirangkap oleh seorang guru.

(4)     Hendaknya disusun senarai buku sastra (cerita rekaan, puisi, dan drama) yang wajib dibaca oleh peserta didikan pada setiap jenis dan jenjang sekolah. Buku karya sastra yang diwajibkan itu harus tersedia di setiap sekolah.

(5)     Perlu dilakukan penelitian dan penyusunan bahan pengajaran sastra untuk setiap jenis dan jenjang persekolahan.

(6)     Mengingat pengajaran drama di sekolah harus ditangani oleh orang yang mengerti dan mampu bermain drama, diusulkan agar dibuka jurusan drama di lembaga pendidikan tinggi yang memberikan kewenangan kepada lulusannya untuk menjadi guru drama di sekolah.

            PUTUSAN

            KONGRES BAHASA INDONESIA KEENAM     Jakarta, 28 Oktober─2 November 1993

Kongres Bahasa Indonesia Keenam, yang diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta, dari tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 1993 dan diikuti oleh 770 peserta dari seluruh Indonesia dan 52 peserta dari luar negeri (Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Hongkong, India, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Republik Rakyat Cina, Rusia, dan Singapura), membahas pokok-pokok masalah sebagai tersebut di bawah ini.

a.       Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa

(1)     Bahasa Indonesia dan Pembangunan Nasional

(2)     Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara

(3)     Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan

(4)     Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Keagamaan

(5)     Bahasa Indonesia dan Generasi Muda

(6)     Bahasa Indonesia dan Peran Wanita

(7)     Bahasa Indonesia dan Ketahanan Nasional

(8)     Sastra dalam Kehidupan Masyarakat

(9)     Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000

(10)  Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(11)  Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern

b.      Pengembangan Bahasa dan Sastra

(1)     Pengembangan Laras Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern

(2)     Pengembangan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia melalui Penerjemahan

(3)     Kehidupan Bahasa dan Sastra di Indonesia

(4)     Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia

(5)     Karya Kebahasaan dan Kesastraan sebagai Sarana Pengembangan Bahasa

(6)     Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bahasa Daerah

(7)     Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bahasa Asing

(8)     Penerjemahan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modem

c.       Pembinaan Bahasa dan Sastra

(1)     Penyuluhan Bahasa dan Sastra

(2)     Peran Organisasi/Masyarakat Profesi dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

(3)     Sumbangan/Peranan Media Massa dalam Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa dan Sastra

(4)     Strategi Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia melalui Organisasi Profesi

(5)     Strategi Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa

(6)     Penyuntingan dan Peningkatan Bahasa dan Sastra Indonesia

(7)     Penerbitan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modem

(8)     Terbitan sebagai Sarana Utama Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa

d.      Pengajaran Bahasa dan Sastra

(1)     Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia

(2)     Pendidikan Sekolah sebagai Jalur Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa

e.      Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri

(1)     Perkembangan Pengkajian Bahasa Indonesia di Luar Negeri

(2)     Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing

(3)     Peningkatan Peran Pengajar Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing

(4)     Unsur Budaya Indonesia dalam Materi Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing

(5)     Perkembangan Bahasa Serumpun

Dengan memperhatikan:

(1)     Sumpah Pemuda 1928;

(2)     Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 36 beserta penjelasannya);

(3)     Putusan Kongres Bahasa Indonesia Pertama s.d. Kelima;

(4)     Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993;

(5)     Pidato Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda ke-65, pembukaan Kongres Pemuda/Komite Nasional Pemuda Indonesia VII, dan pembukaan Kongres Bahasa Indonesia Keenam pada tanggal

28 Oktober 1993 di Balai Sidang Hilton Jakarta;

f.       Makalah-makalah yang Disajikan dan Dibahas 

Makalah-makalah yang dsajikan dan dibahas di dalam sidang paripurna, yaitu:

(1)     Laporan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

(2)     Peranan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa oleh Ir. Azwar Anas, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

(3)     Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, Menteri Negara Riset dan Teknologi

(4)     Bahasa Indonesia dalam Dunia Pendidikan oleh Prof. Dr.-Ing.

Wardiman Djojonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(5)     Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara: Akar dan Dampak Ideologis Istilah-Istilah Politik oleh Drs. Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara

(6)     Peranan Psikologi dalam Pembinaan Bahasa dan Sastra oleh

Prof. Dr. Fuad Hassan, Anggota Dewan Pertimbangan Agung

(7)     Peranan Bahasa Indonesia dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa oleh Letnan Jenderal TNI (Purn.) M. Yogie S.M., Menteri Dalam Negeri

(8)     Bahasa Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan

Nasional oleh Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

(9)     Bahasa Indonesia dan Generasi Muda oleh Hayono Isman, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

(10)  Bahasa Indonesia dan Ketahanan Nasional oleh Laksamana Madya TNI (Purn.) Machmud Subarkah, Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional

(11)  Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati, Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

(12)  Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000 oleh Dr. Hasan Alwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

(13)  Kesinambungan dalam Kebijaksanaan Bahasa Nasional oleh Prof. Dr. Amran Halim, Rektor Universitas Sriwijaya (14) Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Keagamaan oleh Dr. H. Hasbullah Mursyid, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama

(15)  Pengembangan Laras Bahasa dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern oleh Prof. Dr. Anton M.

Moeliono, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia

(16)  Sastra Indonesia dan Pembinaan Generasi Muda oleh Emha Ainun Nadjib, Sastrawan

(17)  Sastra dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia oleh Goenawan Mohammad, Sastrawan

(18)  Bahasa Indonesia dan Pen gembangan Sumber Daya Manusia oleh Dr. Boediono, Kepala Biro Perencanaan,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

g.      Makalah-makalah yang disajikan dan dibahas di dalam sidang kelompok dan diskusi panel; dan

h.      Pandangan, tanggapan, usul, dan saran para peserta;

Kongres Bahasa Indonesia Keenam, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kesepakatan dan mengambil putusan tersebut di bawah ini.

1. Bagian Umum

1.1   Masalah kebahasaan di Indonesia merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pemanfaatan bahasa asing. Ketiga kelompok masalah bahasa itu merupakan masalah yang memiliki hubungan timbal balik dan, oleh karena itu, tidak dapat dipisahpisahkan. Dengan kata lain, ketiga kelompok masalah bahasa itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena masalah bahasa itu menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat, semua instansi Pemerintah, semua badan usaha, baik di lingkungan Pemerintah maupun di lingkungan sektor swasta dan semua organisasi atau badan lain, pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional itu memerlukan dukungan kelembagaan yang memiliki wewenang, ruang gerak, dan daya jangkau secara nasional pula. Dengan demikian, untuk mengelola keseluruhan masalah bahasa di Indonesia itu diperlukan satu Kebijaksanaan Bahasa Nasional, yaitu kebijaksanaan nasional dalam bidang kebahasaan.

1.2   Kebijaksanaan bahasa nasional itu perlu mencakup batasan dan ketentuan mengenai:

(1)     kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 maupun sebagai bahasa negara sesuai dengan Pasal 36 UndangUndang Dasar 1945, serta pembinaan, pengembangan, pengajaran, dan pemasyarakatannya;

(2)     kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai unsur kebudayaan Indonesia yang hidup, sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, serta pembinaan, pengembangan, pengajaran, dan pelestariannya; dan

(3)     kedudukan dan fungsi bahasa asing di Indonesia serta pengajaran dan/atau pemanfaatannya.

1.3   Kebijaksanaan bahasa nasional itu perlu dilengkapi dengan rencana strategi jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan tahunan dengan sasaran-sasaran yang jelas, yang disusun secara realistis sehingga tujuan yang hendak dicapai benar-benar dapat diraih.

1.4   Supaya benar-benar dapat berfungsi sebagai garis haluan dan patokan dalam pengelolaan masalah bahasa di Indonesia, kebijaksanaan bahasa nasional itu perlu dirumuskan secara berencana, terarah, terinci, terpadu, dan menyeluruh dalam bentuk Undang-Undang Kebahasaan Indonesia.

1.5   Untuk mengelola semua persoalan kebahasaan dan melaksanakan Undang-Undang Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 4, Kongres Bahasa Indonesia Keenam berpendapat bahwa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu segera ditingkatkan menjadi lembaga nondepartemen dengan nama Lembaga Kebahasaan Indonesia, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

1.6   Oleh karena masalah kebahasaan di Indonesia itu merupakan masalah nasional dan menyangkut kepentingan segenap lapisan masyarakat, Lembaga Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 5 di atas perlu dilengkapi dengan dewan atau badan pertimbangan kebahasaan yang bertugas pokok memberikan pertimbangan kebahasaan, diminta atau tidak diminta, kepada Ketua Lembaga Kebahasaan Indonesia. Dewan atau badan pertimbangan kebahasaan itu terdiri dari para ahli bahasa, ilmuwan, dan tokoh-tokoh masyarakat baik dari lingkungan Pemerintah maupun dari lingkungan masyarakat umum.

1.7   Supaya benar-benar memiliki daya jangkau nasional dan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, Lembaga Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 5 di atas perlu ditunjang dengan lembaga sejenis dengan nama Balai Kebahasaan Indonesia di setiap daerah tingkat I di seluruh Indonesia. Balai Kebahasaan Indonesia sebagai penunjang Lembaga Kebahasaan Indonesia bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, tetapi berfungsi di bawah koordinasi Lembaga Kebahasaan Indonesia.

1.8   Untuk memasyarakatkan putusan Kongres dan mengambil langkahlangkah persiapan yang diperlukan bagi penyusunan UndangUndang Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 4 di atas dan pembentukan Lembaga Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 5 di atas, Kongres Bahasa Indonesia Keenam membentuk Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia Keenam yang tersusun sebagai berikut.

(1)     Prof. Dr. Amran Halim (Ketua merangkap Anggota)

(2)     Ilen Surianegara (Wakil Ketua merangkap Anggota)

(3)     Dr. Hasan AIwi (Sekretaris merangkap Anggota)

(4)     Prof. Dr. Anton M. Moeliono (Anggota)

(5)     Basyuni Suriamiharja (Anggota)

(6)     Hans E. Kawulusan (Anggota)

(7)     Imam Sukarsono, S.H. (Anggota)

(8)     Dr. Mien A. Rifai (Anggota)

(9)     Prof. Dr. Saparinah Sadli (Anggota)

(10)  Dr. Sapardi Djoko Damono (Anggota)

(11)  Prahastoeti Adhitama, M.A. (Anggota)

2. Bagian Khusus

2.1   Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memantapkan perannya sebagai sarana pembangunan nasional, penyelenggaraan negara, pendidikan, kegiatan keagamaan, dan peningkatan partisipasi generasi muda serta sebagai sarana pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional.

Dalam perjuangan bangsa Indonesia menghadapi era Iepas landas, peran bahasa dan sastra Indonesia perlu dimantapkan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tindak Lanjut

(1)    Sebagai anutan masyarakat, hendaknya para penyelenggara negara dan pemerintahan memberikan teladan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

(2)    Karena bahasa Indonesia sudah ditetapkan menjadi bahasa negara Republik Indonesia, administrasi kenegaraan, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus dilaksanakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(3)    Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik hendaknya dijadikan syarat dalam penerimaan pegawai dan kenaikan pangkat/jabatan.

(4)    Penanaman sikap positif terhadap bahasa Indonesia bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia, melainkan juga tugas guru semua bidang studi. Oleh karena itu, guru bidang studi lain harus membantu membina sikap positif peserta didik.

(5)    Organisasi kepemudaan sebaiknya memasukkan upaya pembinaan bahasa Indonesia dalam program organisasinya dan melatihkan disiplin berbahasa Indonesia, antara lain melalui perlombaan, penulisan karya tulis, dan pertemuan.

(6)    Perlu dipikirkan pola pembinaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda, seperti yang telah digunakan dalam pemasyarakatan P-4.

(7)    Organisasi kebahasaan, seperti Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), dan Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI), serta organisasi kepemudaan diharapkan ikut membantu upaya membina anggota masyarakat yang masih buta bahasa Indonesia yang diperkirakan berjumlah 17 persen.

(8)    Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan.

(9)    Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu menyusun rencana untuk menemukan ciri khas ragam lisan yang baku. Hal ini perlu dilakukan agar kesenjangan antara ragam bahasa tulis dengan ragam bahasa lisan dapat diperkecil.

(10) Kegiatan apresiasi sastra di kalangan masyarakat perlu diusahakan antara lain melalui pertemuan ilmiah, pementasan drama, dan perlombaan.

(11) Dalam kaitannya dengan sastra Indonesia sebagai penapis pengaruh kebudayaan asing, upaya penelitian dan pemasyarakatan sastra Nusantara harus terus digalakkan. Selain itu, mutu dan jumlah hasil karya sastra Indonesia, mutu dan jumlah ahli sastra dan pengajaran sastra, serta minat menikmati karya sastra harus terus ditingkatkan.

(12) Putusan Seminar Politik Bahasa Nasional 1976 perlu dipertimbangkan dalam merumuskan Kebijaksanaan Bahasa Nasional.

(13) Putusan Kongres Bahasa Indonesia terdahulu yang belum terlaksana perlu ditindaklanjuti.

(14) Pemakaian bahasa asing untuk nama dan kegiatan badan usaha yang makin lama makin meluas menunjukkan sikap yang kurang menghargai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, instansi Pemerintah yang berwenang perlu melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dengan taat asas dalam pemberian izin usahanya.

2.2 Pengembangan Bahasa dan Sastra

Kebudayaan nasional sebagian besar telah terwujud dalam berbagai pranata kemasyarakatan seperti sistem politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan berbagai ungkapan seni. Semuanya itu diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Di samping itu, terdapat beratus-ratus bahasa daerah yang menjadi bagian kebudayaan kita dan digunakan untuk mengungkapkan berbagai pranata kemasyarakatan tersebut. Beberapa bahasa asing juga digunakan dalam berbagai fungsi tertentu.

Pelambangan dunia gagasan dan nilai menuntut berbagai laras bahasa yang diperlukan oleh peradaban modern yang dicoraki ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pemanfaatan kekayaan bahasa sebagai sarana ekspresi seni tercipta dalam sastra.

Putusnya hubungan pengarang dengan sumber sastra daerahnya akan mengakibatkan pemiskinan batin. Oleh karena itu, berbagai bentuk sastra klasik dan sastra lisan, misalnya wayang dan drama tradisional, yang merupakan bagian sejarah sastra kita, perlu dipelihara dan dikembangkan sebagai milik budaya bersama.

Penelitian pelbagai aspek bahasa Indonesia mempunyai peranan penting bukan hanya untuk menambah wawasan dan pemahaman kita tentang hakikat dan cara kerja bahasa Indonesia, melainkan juga untuk memberikan landasan yang lebih kokoh pada pengajaran dan penyuluhan bahasa. Hanya pemahaman yang tepat tentang seluk-beluk bahasa Indonesia dapat mendukung pengajaran dan penyuluhan yang efektif, yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap dan wawasan yang positif dan apresiatif serta penggunaan bahasa yang mantap dan cendekia.

Penerjemahan buku secara terencana perlu segera dilancarkan karena, untuk jangka waktu yang lama, keterbatasan penguasaan bahasa asing masih akan merupakan hambatan untuk menyerap pengetahuan yang disajikan dalam buku-buku berbahasa asing.

Tindak Lanjut

(1)    Kegiatan penelitian bahasa dan sastra perlu ditingkatkan dalam jumlah dan mutu untuk memantapkan upaya pengembangan bahasa dan sastra.

(2)    Karena ada kesejajaran dalam hubungan timbal balik antara pencendekiaan laras bahasa keilmuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, para ilmuwan hendaknya mengembangkan laras bahasa keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

(3)    Demi pemantapan laras bahasa keilmuan yang memerlukan kosakata dan peristilahan khusus, usaha penyusunan daftar istilah ilmiah dan kamus bidang ilmu perlu ditingkatkan.

(4)    Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 tentang “pemeliharaan bahasa daerah” perlu dirumuskan tindakan operasionalnya.

(5)    Usaha penerjemahan, baik yang menyangkut karya ilmiah maupun yang menyangkut karya sastra, memerlukan prasarana kamus dwibahasa dan daftar peristilahan. Karena itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu merencanakan penyusunan kamus dan daftar istilah bagi kemudahan para penerjemah.

(6)    Untuk memberi kesempatan mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan karya tulis, pengarang perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya.

(7)    Untuk meluaskan kesempatan menambah ilmu pengetahuan serta meluaskan cakrawala, perlu disusun panitia khusus yang bertugas melaksanakan seleksi penerjemahan, penerbitan, dan pemasaran karya sastra dan pustaka dunia yang terkenal.

(8)    Sebagai upaya pengadaan bahan sastra klasik Nusantara, perlu disusun buku ajar sastra Nusantara untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan:

a)       mengadakan seleksi bahan bacaan sastra dan budaya, sesuai dengan penilaian kelompok pendukung budaya yang bersangkutan;

b)       menyusun, menyadur, menerjemahkan, menjelaskan, dan memberi catatan pada bahan, sesuai dengan jenis, jenjang, dan tingkat pendidikan peserta didik.

(9)    Perlu diwujudkan kebijaksanaan yang mewajibkan bahan-bahan sastra dan kebudayaan klasik Nusantara sebagai bagian dan kurikulum nasional.

(10) Perlu diusahakan agar setiap daerah memiliki majalah budaya dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang diusahakan oleh Pemerintah dengan imbalan yang memadai bagi pengarang.

(11) Sastra klasik Nusantara perlu diterjemahkan, disadur, dan diterbitkan secara teratur dengan memanfaatkan berbagai media elektronik dan cetak yang memiliki jangkauan Iuas.

(12) Perpustakaan Pusat/Daerah perlu dijadikan sarana aktif untuk promosi bacaan, khususnya bagi generasi muda. Fungsinya sebagai pusat penyimpanan hasil penerbitan harus disertai dengan fungsi sebagai pusat penyebaran.

2.3 Pembinaan Bahasa dan Sastra

Pembinaan bahasa dan sastra adalah usaha untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa dan meningkatkan kreativitas dan apresiasi sastra. Secara konkret usaha ini mencakup, antara lain, penyuluhan dan penerbitan oleh pelbagai pihak, termasuk oleh media massa dan organisasi profesi. Usaha tersebut telah dilaksanakan selama beberapa tahun ini, namun hasilnya belum memuaskan. Oleh sebab itu, melalui strategi yang tepat diharapkan akan dicapai kemajuan dan hasil yang lebih memuaskan.

Kehidupan dan perkembangan sastra hingga saat ini belum begitu menggembirakan. Oleh karena itu, iklim yang memungkinkan sastra itu hidup dan berkembang perlu segera diciptakan sehingga masyarakat luas sekurang-kurangnya dapat mengapresiasi karya sastra.

Sehubungan dengan itu, pembinaan sastra Indonesia hendaknya diarahkan agar masyarakat bahasa memiliki minat baca dan kegemaran menulis yang tinggi.

Pembinaan bahasa Indonesia melalui kegiatan penyuluhan, walaupun belum memberikan hasil yang diharapkan, tetap merupakan cara yang ampuh untuk mengubah sikap berbahasa para pemakai bahasa Indonesia yang belum atau kurang positif.

Sebagai media komunikasi yang mempergunakan bahasa, media massa telah membuktikan diri sebagai sarana yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Di samping itu, dunia pers dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam meningkatkan sikap positif dan apresiatif serta menggalakkan penggunaan bahasa yang Iebih cendekia dengan mengungkapkan bahasa secara lebih rasional dan berpegang pada konvensi-konvensi bahasa yang sudah baku. Oleh sebab itu, peranan media massa sebagai penyebar sekaligus sebagai tolok ukur penggunaan bahasa yang baik dan benar harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sejak kebangkitan nasional pada awal abad ini, tenaga profesi, seperti dokter, insinyur, dan pedagang sudah memainkan peranan yang sangat menentukan dalam mengobarkan semangat kebangsaan, antara lain dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan.

Kini dalam alam kemerdekaan, lebih-lebih dalam menghadapi era lepas landas, tenaga profesi dan organisasi profesi, seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi

Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia, akan tetap berperanan dalam meningkatkan sikap bahasa yang positif dan apresiatif serta dalam menggalakkan penggunaan bahasa yang kreatif dan bermutu. Di samping itu, organisasi-organisasi itu juga akan ‘berperan sebagai pendorong peluasan penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu dan teknologi, baik yang menyangkut wacana ilmiah maupun yang berhubungan dengan tata istilah.

Organisasi profesi kebahasaan, seperti HPBI, HISKI, dan MLI, harus berusaha mengembangkan potensinya sebagai sarana pembina dan pengembang bahasa dan sastra, khususnya yang menyangkut kepakaran dan sumber daya manusia.

Tindak Lanjut

(1)    Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu membina kerja sama yang luas dengan berbagai lembaga, terutama dengan perguruan tinggi dan media massa.

(2)    Hasil-hasil pengembangan bahasa, seperti pedoman pembentukan istilah, daftar istilah, dan kamus-kamus istilah, perlu diterbitkan dan disebarluaskan melalui toko-toko buku.

(3)    Untuk dapat menghasilkan terbitan yang mutunya baik dan segi isi dan bahasanya, perlu diupayakan buku-buku acuan kebahasaan seperti pedoman pemakaian bahasa yang baik dan benar, pedoman penulisan laporan ilmiah, pedoman penyuntingan, dan berbagai jenis kamus.

(4)    Untuk memacu kegiatan penerbitan karya-karya ilmiah, balk artikel maupun buku, perlu diupayakan pelatihan dan pendidikan secara berencana bagi peneliti dan penyunting.

(5)    Agar penyuluhan lebih efektif dan efisien, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir; dan berdasarkan hasil evaluasi itulah disusun rencana penyuluhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang lebih terpadu dan terarah.

(6)    Bahan penyuluhan perlu disiapkan dalam kemasan yang menarik bagi setiap kelompok sasaran sehingga setiap kelompok sasaran itu memiliki sikap berbahasa yang positif, keterampilan berbahasa yang baik, minat baca yang tinggi, dan apresiasi sastra yang baik.

(7)    Ketersediaan tenaga penyuluh yang andal sangat diperlukan, terutama bagi para peserta didik di semua jenis dan jenjang pendidikan sekolah.

(8)    Strategi pemasyarakatan yang lebih tepat perlu disusun agar penyuluhan dapat dilaksanakan lebih efektif.

(9)    Pertemuan berkala perlu diadakan antara guru sastra dan ahli sastra/sastrawan guna meningkatkan kemampuan apresiasi dalam rangka tugas guru.

(10) Untuk meningkatkan sikap positif dan menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih cendekia, media cetak dianjurkan menyediakan rubrik bahasa sebagai sarana pembaca untuk berdialog mengenai bahasa.

(11) Dalam memperkaya bahasa Indonesia dunia pers telah menunjukkan kepeloporannya dalam menerima unsur serapan. Bagi perkembangan bahasa, hal itu sama sekali tidak merugikan. Namun, pengguna bahasa dalam pers dianjurkan juga menggali kekayaan bahasa dari bahasa serumpun dan bahasa daerah.

(12) Selain penguasaan bahasa, minat terhadap sastra hendaknya menjadi bahan pertimbangan khusus dalam penerimaan calon wartawan.

(13) Setiap media massa dianjurkan untuk mengangkat redaktur khusus bahasa agar pemantauan dan evaluasi atas bahasa yang dipergunakan dapat dilakukan secara lebih efektif.

(14) Agar peran serta organisasi profesi dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dapat tetap dipertahankan, kepakaran para anggotanya perlu ditingkatkan, antara lain melalui kegiatan pertemuan ilmiah dan karya tulis ilmiah.

(15) Kegiatan rutin organisasi profesi kebahasaan harus didukung dengan dana dan kepakaran manajemen. Organisasi profesi itu perlu bekerja sama membentuk pusat karier untuk menyalurkan tenaga-tenaga kebahasaan sehingga pengangguran dan kemubaziran tenaga kebahasaan dapat dicegah.

2.4 Pengajaran Bahasa dan Sastra

Tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah membina kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar serta kemampuan apresiasi karya sastra Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu manusia Indonesia sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan masa kini dan mendatang. Tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tujuan pendidikan nasional.

Dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, kurikulum, buku pelajaran, metode pengajaran, evaluasi pengajaran, guru, perpustakaan sekolah, dan lingkungan keluarga serta masyarakat memegang peranan penting. Kurikulum bahasa dan sastra harus luwes dan memungkinkan guru dan peserta didik mengembangkan kreativitas dalam kegiatan belajar-mengajar. Isi dan cara penyajian buku pelajaran harus menarik dan menunjang pembinaan kemampuan dan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar serta meningkatkan kemampuan apresiasi sastra. Metode belajarmengajar harus dapat mengembangkan interaksi guru-peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik mempunyai sikap kritis, kreatif, dan responsif dalam menghadapi pelajaran dan kehidupan. Hasil evaluasi pengajaran bahasa harus dapat menjadi dasar penentuan kemajuan dan pengaturan program belajar-mengajar. Guru bahasa dan nonbahasa di berbagai jenjang pendidikan serta lingkungan keluarga dan masyarakat harus memberikan teladan berbahasa dengan baik dan benar kepada peserta didik dan merangsang mereka gemar membaca dan menulis. Jumlah, jenis, serta mutu koleksi perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan.

Bahasa daerah di wilayah tertentu dapat diajarkan kepada peserta didik penuturnya tanpa menghambat pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Karena itu, kurikulum, buku pelajaran, metode, dan sarana lain untuk pendidikan dan pengajaran bahasa daerah perlu dikembangkan.

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah terutama untuk membina kemampuan memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditulis dalam bahasa asing tersebut. Pengajaran bahasa asing, khususnya di sekolah dasar, tidak boleh menghambat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Tindak Lanjut

(1)    Kurikulum pengajaran bahasa dan sastra untuk sekolah dasar dan menengah yang akan diberlakukan mulai tahun 1994 perlu dipahami benar oleh guru serta dilengkapi dengan buku-buku pelajaran yang baik dan buku-buku pedoman pelaksanaan yang jelas.

(2)    Pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, sebagaimana diputuskan dalam Kongres Bahasa Indonesia Kelima, hendaklah lebih menekankan aspek keterampilan berbahasa yang baik dan benar serta aspek apresiasi sastra daripada aspek pengetahuan tentang bahasa dan sastra Indonesia.

(3)    Buku pelajaran bahasa yang digunakan di sekolah dasar dan menengah hendaklah baik, dilihat dan segi isi, mutu, dan penyajiannya. Dalam penyusunan buku pelajaran bahasa perlu diperhatikan agar semua aspek formal bahasa (bunyi, kosakata, dan tata bahasa) dikembangkan dengan baik.

(4)    Sistem pengujian sebagai salah satu cara evaluasi pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia perlu diperbaiki sekurangkurangnya dan segi bentuk dan isi agar hasilnya memberikan gambaran yang objektif mengenai kemajuan belajar serta kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia peserta didik.

(5)    Untuk meningkatkan serta memperluas wawasan guru bahasa di sekolah dasar dan menengah, sebagaimana disarankan pada Kongres Bahasa Indonesia Kelima, perlu segera disusun dan dikembangkan berbagai buku acuan seperti buku panduan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata bahasa pedagogis, dan panduan pengajaran bahasa komunikatif.

(6)    Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum perlu diupayakan agar diperoleh keterampilan penggunaan bahasa Indonesia untuk keperluan akademis.

(7)    Sebelum gagasan tentang pengajaran bahasa asing di sekolah dasar dilaksanakan, perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan segala sudut.

2.5 Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri

Tujuan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri pada umumnya bersifat instrumental, terutama bagi para sarjana yang ingin melaksanakan penelitian di Indonesia dan para calon diplomat dan usahawan yang akan bertugas di Indonesia. Setelah belajar di negara masing-masing, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mengikuti pengajaran lanjutan di Indonesia.

Sudah saatnya kini Bahása Indonesia untuk Pembelajan Asing (BIPA) ditangani dengan lebih serius, antara lain dengan menyusun kurikulum yang luwes yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan keperluan pembelajan; menyusun materi pengajaran dengan format yang menarik dan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lisan maupun tulis, yang hidup di masyarakat, baik untuk interaksi formal maupun interaksi informal; dan menggunakan metode pengajaran yang berdasarkan pendekatan komunikatif. Oleh karena itu, guru dan dosen BIPA seyogianya memahami kaidah-kaidah sosiolinguistik yang mendasari pendekatan komunikatif.

Perlu dikembangkan pula materi bahasa Indonesia bidang tertentu, seperti bidang hukum, bidang perdagangan, bidang perbankan, yang mungkin sekali diminati para pembelajar asing.

Perpustakaan dan laboratonium bahasa perlu disediakan untuk melengkapi BIPA yang dapat dipergunakan di luar jam pelajaran oleh para pembelajar.

Dengan memperbandingkan perkembangan dan pengajaran bahasa Melayu di negara-negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, upaya penyempurnaan pengajaran bahasa Indonesia pada umumnya dan pengajaran BIPA khususnya perlu ditingkatkan.

Tindak Lanjut

(1)    Perlu adanya pengkajian pengajaran BIPA di luar negeri tentang tujuan dan macam serta tingkat kemampuan berbahasa yang diinginkan para pembelajan agar perangkat BIPA yang diperlukan dapat pula dikembangkan di Indonesia. Disarankan agar lembaga pemenintah dan swasta mengadakan program pertukaran pengajaran dan materi pengajaran BIPA dengan lembaga pemerintah dan swasta di luar negeri.

(2)    Perlu dikembangkan materi BIPA yang benbeda dengan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, terutama tentang topik dan informasi kultural yang diperlukan untuk memahami ujaran di dalam konteks yang tidak dipahami oleh para pembelajar asing. Selain itu, bahasa formal dan informal perlu disajikan secara proporsional dan sesuai dengan konteks.

(3)    Mutu dan peranan pengajaran BIPA perlu ditingkatkan antara lain dengan memantapkan kurikulum, mengembangkan materi pengajaran, dan meningkatkan mutu guru dan dosen BIPA dalam hal pengetahuan linguistik, metode pengajaran serta kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.

(4)    Unsur budaya dalam materi BIPA perlu mendapat tempat yang penting, terutama yang berhubungan dengan unsur budaya yang direfleksikan di dalam bahasa, seperti basa-basi, implikatur, sapaan, dan praanggapan, yang sangat lazim dipergunakan di dalam interaksi informal. Di samping itu, perlu diperhatikan juga unsur budaya yang berhubungan dengan sopan santun dalam pergaulan, dalam berbicara, dan sebagainya.

(5)    Dalam pengembangan dan pembinaan bahasa, kita perlu memetik pengalaman dari keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami negara-negara tetangga, terutama dalam persaingan dengan bahasa-bahasa lain.

(6)    Perlu diupayakan pemberian beasiswa kepada pembelajar asing calon guru sampai lulus S-1 agar pengajaran BIPA dapat berkembang dengan Iebih baik di negara asal pembelajar.

            Jakarta, 2 November 1993

TIM PERUMUS

Harimurti Kridalaksana (Ketua merangkap Anggota)

S.R.H. Sitanggang (Sekretaris merangkap Anggota)

A. Latief (Anggota)

Achadiati Ikram (Anggota)

Amran Halim (Anggota)

Anton M. Moeliono (Anggota)

Hans Lapoliwa (Anggota) Hasan Alwi (Anggota) lien Surianegara (Anggota) Mansoer Pateda (Anggota)

Soeseno Kartomihardjo (Anggota)

Yohanes Kalamper (Anggota)

PUTUSAN

KONGRES BAHASA INDONESIA KETUJUH

Jakarta, 26─30 Oktober 1998

1. Bagian Umum

Bahasa Indonesia sudah berkedudukan sebagai bahasa persatuan selama 70 tahun, sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selama kurun waktu itu (1928─1998), bahasa Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Di samping sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berkedudukan juga sebagai bahasa negara sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi, sarana pendukung kebudayaan nasional, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menghadapi tuntutan dan tantangan perkembangan kehidupan sosial dan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan berbangsa dalam era globalisasi, dan teknologi informasi masa kini serta masa yang akan datang dalam milenium ketiga, mutu bahasa Indonesia perlu ditingkatkan dan kemampuan daya ungkapnya perlu dikembangkan. Untuk itu, buku tata bahasa, kamus, serta berbagai pedoman penggunaan bahasa perlu dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan pemberdayaan manusia Indonesia. Di samping itu, sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa, penutur bahasa Indonesia, terutama pejabat dan tokoh masyarakat harus memiliki kemampuan dan perilaku berbahasa yang baik sehingga bahasa Indonesia yang digunakannya dapat dijadikan anutan oleh masyarakat umum.

Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkukuh fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri dan pendukung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara, perlu dibina lebih lanjut untuk menghadapi tantangan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang penggunaannya makin meluas di Indonesia. Sementara itu, kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, sesuai dengan kebutuhan, perlu pula ditingkatkan. 

Sastra merupakan salah satu unsur kebudayaan dan sarana ekspresi estetis yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan budaya serta menggambarkan kekayaan batiniah bangsa. Sesuai dengan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, pengembangan sastra sebagai unsur kebudayaan ditujukan kepada kemajuan adab dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, apresiasi dan sikap yang positif masyarakat terhadap sastra Indonesia perlu ditingkatkan melalui berbagai cara, terutama pengajaran, pemasyarakatan, dan penelitian karya sastra. 

Peranan Indonesia di dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting sehingga sekarang diajarkan di banyak negara. Dengan demikian, pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing perlu dikembangkan secara terencana dan terarah. Salah satu upaya yang perlu segera dilaksanakan adalah pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik di dalam maupun di luar negeri. 

Bahasa daerah di Indonesia dijamin hak hidupnya sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, yang merupakan aset budaya nasional, harus dilaksanakan agar bahasa dan sastra daerah dapat berkembang dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan, baik sebagai sarana penunjang komunikasi maupun sebagai salah satu sumber pemerkayaan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk itu, rencana terpadu mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah perlu segera disusun secara terarah.

2.      Bagian Khusus

2.1 Memperkukuh Kedudukan Bahasa dalam Era Globalisasi

Era globalisasi ditandai, antara lain, oleh meningkatnya kontak budaya dan komunikasi antarbangsa, terutama dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam hubungan itu, kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia perlu dikukuhkan.

Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat pemersatu, pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa, serta wahana komunikasi ke arah kehidupan yang lebih modern dan beradab. Bahasa daerah merupakan sarana pembinaan dan pengembangan budaya, seni, dan tradisi daerah yang dapat memperkuat jati diri bangsa. Bahasa asing merupakan sarana komunikasi antarbangsa dan sarana alih iptek modern.

Untuk memperkukuh kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta memperjelas kedudukan bahasa asing di Indonesia dalam era globalisasi, tindak lanjut yang terpadu dan terarah perlu dipersiapkan dan dilakukan.

Tindak Lanjut

2.1.1 Bahasa Indonesia

(1)  Bahasa Indonesia perlu dibina tidak hanya oleh Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga oleh departemen/instansi lain, organisasi profesi, dan dunia usaha.

(2)  Pengindonesiaan nama dan kata asing di tempat umum perlu diperluas dan dilaksanakan di seluruh Indonesia.

(3)  Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dipersiapkan dan/atau diterbitkan, antara lain, oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

(4)  Kemampuan berbahasa Indonesia para guru semua bidang studi di semua jenis dan jenjang pendidikan perlu ditingkatkan secara terarah dan terpadu.

(5)  Kemampuan berbahasa Indonesia para pejabat dan tokoh masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat memberikan teladan berbahasa yang baik.

(6)  Pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu makin ditingkatkan sehingga dapat menjangkau kelompok masyarakat yang masih buta bahasa Indonesia.

(7)  Pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

2.1.2 Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)  

(1)  Pengajaran dan pemasyarakatan BIPA perlu ditingkatkan baik di dalam maupun di luar negeri.

(2)  Perguruan tinggi dan/atau lembaga yang menyelenggarakan pengajaran BIPA perlu mengembangkan program dan bahan BIPA, termasuk metodologi pengajarannya, sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing.

(3)  Kantor perwakilan RI di luar negeri perlu lebih berperan dalam mendukung program pemasyarakatan BIPA di luar negeri.

2.1.3 Bahasa Daerah

(1)  Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian kebudayaan Indonesia yang hidup perlu dilaksanakan secara lebih terencana.

(2)  Penerbitan buku, surat kabar, dan majalah dalam bahasa daerah perlu digiatkan dan didorong.

(3)  Pengembangan bahan ajar bahasa daerah perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang telah diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan/atau lem baga lain di daerah yang bersangkutan.

(4)  Pemerintah perlu memberikan pengharagaan kepada tokohtokoh yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.

2.1.4 Bahasa Asing 

(1)  Kemampuan peserta didik dalam berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, perlu ditingkatkan melalui pengembangan program, bahan ajar, dan metodologi pengajaran sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing.

(2)  Pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, melalui jalur luar sekolah perlu ditingkatkan mutunya dengan menyediakan berbagai kemudahan.

(3)  Sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di perguruan tinggi perlu dikembangkan.

(4)  Penerjemahan bahan pustaka sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia perlu digalakkan.

2.1.5 Organisasi Profesi

(1)  Organisasi profesi, termasuk organisasi profesi kebahasaan, dan dunia usaha perlu melibatkan diri secara lebih aktif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di bidangnya masing-masing.

(2)  Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu terus meningkatkan kerja sama dengan organisasi profesi.

(3)  Organisasi profesi dalam bidang pengajaran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, perlu dikembangkan.

(4)  Kerja sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan organisasi profesi kewartawanan perlu ditingkatkan untuk menyebarluaskan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk pemasyarakatan kata dan istilah baru.

2.1.6 Pemerintah Daerah

(1)  Pemerintah daerah perlu memainkan peranan yang lebih besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, antara lain, dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

(2)  Para ahli bahasa di daerah perlu dilibatkan dalam meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan pemerintah daerah, terutama dalam dokumen resmi.

(3)  Pemerintah daerah perlu membuka peluang kerja yang lebih luas bagi sarjana bahasa, terutama jurusan bahasa daerah.

2.2 Meningkatkan Mutu Bahasa sebagai Sarana Komunikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teknologi informasi, dan tantangan kehidupan dalam era globalisasi menuntut agar kualitas bahasa Indonesia ditingkatkan dan kemampuan daya ungkapnya dikembangkan. Untuk itu, unsur-unsur bahasa seperti sintaksis dan kosakata, termasuk peristilahan, perlu diperkaya. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi di segala bidang perlu lebih dimantapkan untuk menghadapi kenyataan makin meluasnya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di Indonesia.

Tindak lanjut

(1)     Pengembangan peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diprioritaskan dan pengembangan kosakata perlu ditingkatkan, antara lain, dengan penyerapan kata dari bahasa lain melalui kaidah penyerapan yang lebih mantap. 

(2)     Penggunaan eufemisme secara berlebihan dengan maksud menutup-nutupi kenyataan yang negatif harus dihindarkan, sedangkan eufemisme yang berkaitan dengan kesopansantunan berbahasa serta adat istiadat perlu dilestarikan.

(3)     Mutu pengajaran bahasa dan sastra perlu ditingkatkan dengan menekankan keterampilan berbahasa serta kemampuan mengapresiasi sastra.

(4)     Penyusunan buku ajar dan instrumen evaluasi berbagai bidang ilmu perlu lebih memperhatikan kaidah-kaidah bahasa baku. 

(5)     Penguasaan bahasa Indonesia baku perlu dijadikan salah satu syarat utama dalam ihwal kepegawaian, seperti penerimaan, penempatan, dan kenaikan pangkat.

(6)     Di samping buku tata bahasa baku dan kamus yang sudah ada, perlu pula disusun dan diterbitkan buku tata bahasa dan kamus sekolah yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

(7)     Penelitian berbagai laras bahasa Indonesia perlu ditingkatkan untuk keperluan penyusunan buku panduan penggunaan laras bahasa Indonesia.

(8)     Bahasa Indonesia dalam iklan, selain harus mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,

juga perlu berpedoman pada norma-norma sosial budaya bangsa sehingga kata-kata yang berkonotasi vulgar tidak digunakan.

(9)     Buku-buku terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang merupakan pedoman pemakaian bahasa

Indonesia yang baik dan benar perlu dikaji ulang agar dapat lebih memenuhi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi.

2.3 Meningkatkan Apresiasi dan Daya Cipta Sastra

Karya sastra Indonesia dan daerah pada umumnya bersumber pada budaya Indonesia dan nilai-nilai budaya asing yang sudah diramu ke dalam budaya Indonesia dan daerah. Kemampuan memadukan nilai-nilai budaya sendiri dengan nilai-nilai budaya asing ke dalam karya sastra itu merupakan modal dasar daya cipta untuk meningkatkan kualitas kehidupan sastra, yang selanjutnya merangsang perkembangan apresiasi sastra.

Apresiasi sastra dan kreativitas dalam sastra Indonesia dan daerah memperkaya kehidupan batiniah masyarakat Indonesia. Selain memperkukuh jati diri masyarakat Indonesia, kekayaan batiniah juga memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi warga dunia yang terhormat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan apresiasi dan kreativitas dalam sastra Indonesia dan daerah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu.

Tindak Lanjut

2.3.1 Meningkatkan Apresiasi Sastra

Untuk meningkatkan apresiasi sastra ditempuh usaha-usaha berikut.

(1) Mutu pengajaran sastra perlu ditingkatkan dengan

a)    menjadikan mata pelajaran sastra sebagai mata pelajaran yang otonom;

b)    memperbanyak kegiatan membaca dan membahas karya-karya sastra serta memperbanyak latihan menulis karya sastra di sekolah menengah umum;

c)    menyediakan sarana belajar yang lebih lengkap baik berupa buku asli, terjemahan, maupun saduran.

(2)  Penerbitan buku-buku sastra Indonesia dan daerah perlu didukung dan digiatkan.

(3)  Perpustakaan yang memiliki buku-buku sastra Indonesia dan daerah perlu diperbanyak sampai ke pelosok tanah air.

(4)  Komunitas sastra Indonesia dan daerah perlu dibina dan dikembangkan dengan melibatkan para sastrawan dalam berbagai kegiatan.

(5)  Penulisan kritik sastra Indonesia dan daerah perlu didorong untuk menjembatani karya sastra dengan pembacanya.

2.3.2 Meningkatkan Daya Cipta Sastra

Daya cipta sastra perlu ditingkatkan melalui usaha-usaha berikut.

(1)  Kemudahan untuk memperluas wawasan sastrawan perlu disediakan sehinga mereka dapat berpartisipasi dalam forum internasional.

(2)  Hambatan-hambatan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan menyebarluaskan karya sastra perlu diupayakan untuk dihilangkan.

(3)  Hak cipta karya sastra perlu dilindungi secara penuh.

(4)  Pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh sastra yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia.

(5)  Karya-karya sastra terpilih dari komunitas sastra di berbagai daerah perlu diterbitkan.

(6)  Karya-karya sastra yang terbit dalam media massa cetak, terutama surat kabar, perlu dikembangkan lebih lanjut, misalnya, melalui penilaian dan penerbitan (dalam bentuk antologi).

(7)  Karya sastra Indonesia dan daerah perlu lebih diperkenalkan di forum internasional, antara lain, melalui penerjemahan.

(8)  Karya sastra daerah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan, kalau perlu, ke dalam bahasa asing.

2.4 Rekomendasi

Putusan Kongres Bahasa Indonesia Keenam sebagian sudah dilaksanakan, sebagian sedang dalam pelaksanaan, dan sebagian lagi belum terlaksana. Untuk melaksanakan putusan Kongres Bahasa Indonesia Keenam yang belum terselesaikan dan putusan Kongres Bahasa Indonesia Ketujuh, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

(1)     Melaksanakan putusan Kongres Bahasa Indonesia Keenam yang belum terlaksana atau belum tuntas.

(2)     Menyelenggarakan pertemuan nasional untuk mengembangkan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dalam rangka menyu sun kebijaksanaan bahasa nasional yang lebih mutakhir dan menyeluruh.

(3)     Menyelenggarakan pertemuan nasional untuk menyusun strategi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

(4)     Mengembangkan lebih lanjut terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

(5)     Mengupayakan penyebarluasan terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa agar dapat diperoleh di pasar bebas.

Untuk menopang pelaksanaan rekomendasi di atas, Kongres Bahasa Indonesia Ketujuh mengusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa sebagai mitra Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan ketentuan sebagai berikut.

(1)     Keanggotaan Badan Pertimbangan Bahasa terdiri atas pakar bahasa dan sastra, tokoh masyarakat, dan pakar bidang lain yang mempunyai minat dan perhatian terhadap bahasa dan sastra.

(2)     Tugas Badan Pertimbangan Bahasa ialah:

a)    mengupayakan peningkatan status kelembagaan Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;

b)    memberikan nasihat, diminta atau tidak diminta, kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pelaksanaan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, termasuk pelaksanaan putusan Kongres Bahasa

Indonesia Ketujuh; 

c)    melanjutkan pelaksanaan tugas Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia Keenam.

            Jakarta, 30 Oktober 1998

Tim Perumus

1.      Hasan Alwi (Ketua merangkap anggota)

2.      Dendy Sugono (Sekretaris merangkap anggota)

3.      A. Latief (anggota)

4.      Amran Halim (anggota)

5.      Soenjono Dardjowidjojo (anggota)

6.      Yus Rusyana (anggota)

7.      Budi Darma (anggota)

8.      Fuad Abdul Hamied (anggota)

9.      T.A. Ridwan (anggota)

10.   Zainuddin Taha (anggota)

 

PUTUSAN

KONGRES BAHASA INDONESIA KEDELAPAN

Jakarta, 14—17 Oktober 2003

Kongres Bahasa Indonesia (KBI) Kedelapan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14–17 Oktober 2003 dan dihadiri oleh lebih dari 1.200 peserta yang mewakili para peneliti bahasa dan sastra, guru bahasa dan sastra, dosen, pakar bidang ilmu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, politisi, ahli hukum, pekerja pers, dan mahasiswa baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yakni Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cina, Italia, Jepang, Malaysia, Prancis,

Rusia, dan Suriname. Setelah mendengar dan memperhatikan

(1)          Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia,

(2)          Sambutan Menteri Pendidikan Nasional, 

(3)          Laporan Kepala Pusat Bahasa,  serta membahas 12 makalah sidang pleno, 49 makalah sidang kelompok, dan 5 topik diskusi panel, KBI VIII menetapkan putusan sebagai berikut.

1. Bagian Umum

Pada masa perjuangan kemerdekaan, disadari betul fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan alat pemersatu berbagai kelompok etnik. Sumpah Pemuda 1928 mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang telah terbukti menjadi salah satu modal yang ampuh dalam meraih kedaulatan bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan, kedudukan bahasa Indonesia itu bahkan makin dimantapkan, yaitu sebagai bahasa negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab XV, Pasal 36. 

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia kini telah terjadi berbagai perubahan, terutama yang berkaitan dengan tatanan baru kehidupan dunia dan  perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya teknologi informasi, yang semakin sarat dengan tuntutan dan tantangan globalisasi. Kondisi itu telah menempatkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu makin jauh memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, mau tidak mau, dihadapkan secara frontal pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa asing tersebut makin meluas. Akan tetapi, di balik kondisi kebahasaan di Indonesia seperti itu, harus diakui bahwa bahasa Indonesia ternyata juga mendapat tempat yang makin baik di luar negeri untuk dipelajari. 

Gerakan reformasi yang bergulir sejak 1998 telah memberikan corak dan warna tersendiri pada dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Tatanan kehidupan yang serba sentralistik, termasuk pengelolaan masalah bahasa dan sastra, berubah menjadi desentralistik. Akibatnya, kewenangan pemerintah pusat hanya terbatas pada pengelolaan masalah bahasa dan sastra Indonesia. Adapun pengelolaan masalah bahasa dan sastra daerah menjadi kewenangan pemerintah di daerah. Dalam menghadapi perubahan seperti itu, pengelolaan masalah bahasa dan sastra perlu membangun sinergi yang berwawasan jauh ke depan agar pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dapat dilakukan secara berdampingan dengan upaya pelestarian (dalam pengertian dinamik) bahasa dan sastra daerah termasuk pengajarannya.  

Pencerdasan bangsa melalui pendidikan, termasuk pemberantasan buta bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaannya oleh setiap warga negara Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peran bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa bahkan dapat dikatakan menjadi tulang punggung pendidikan lebih-lebih karena daya akses bahasa Indonesia terhadap ilmu makin tinggi dari waktu ke waktu. Akan tetapi, dalam kenyataan, masih ada sebagian warga masyarakat Indonesia yang buta bahasa Indonesia.

Upaya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia serta pelestarian bahasa dan sastra daerah mempunyai landasan konstitusional. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamendemen disebutkan, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional” (Pasal 32 ayat (2));  “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia” (Pasal 36 ); dan “Ketentuan lebih lanjut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam undang-undang”(Pasal 36c). Hal itu berarti bahwa masalah kebahasaan di Indonesia perlu secara cermat dan komprehensif diatur dalam sebuah undang-undang sebagaimana yang sudah beberapa kali diungkapkan dalam kongres terdahulu.

Di sisi lain, bahasa dipakai dalam karya sastra untuk menciptakan pengalaman baru yang disebut dunia imajinasi, yang tidak merepresentasikan kenyataan, tetapi melahirkan transformasi dari pengalaman sehari-hari. Dalam konteks komunikasi makna, seni sastra sangat berpengaruh karena sastra menggunakan medium bahasa yang sudah diterima dan dimengerti umum. Dengan demikian, kedudukan bahasa menjadi sangat penting dan strategis dalam hubungannya dengan sastra sebagai salah satu unsur kebudayaan dan sarana estetis yang menggambarkan kekayaan batiniah bangsa. Dengan bahasa, segala perasaan, pemikiran, cita-cita, sejarah, dan perjuangan masa lalu, bahkan masa depan bangsa, dapat terungkapkan dalam karya sastra. Oleh karena itu, di dalam sastra, bahasa diejawantahkan secara imajinatif dan kreatif serta menemukan eksistensinya yang tertinggi. Karya sastra, dengan perkataan lain, adalah cerminan sebuah komunitas sebagai ciri peradaban sebuah bangsa. Oleh karena itu, karya sastra sangat diperlukan setiap orang, dengan sastra orang terhibur sambil mengenali diri, lingkungan, dan kehidupannya sebagai hamba Tuhan. Karena sastra dilandasi tipe logika yang khas dan di dalamnya bahasa sengaja dieksploitasi untuk membangkitkan efek ekspresif bukan untuk menjelaskan hal-hal demi tujuan praktis, karya sastra kerap kali kurang dipahami, bahkan perannya pun dalam kehidupan kurang disadari. Itulah sebabnya sastra harus ditumbuhkembangkan agar masyarakat sadar akan pentingnya sastra dalam kehidupan bermasyarakat yang beradab. Untuk itu, penelitian, pengajaran, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra serta apresiasi sastra perlu ditingkatkan.

Upaya pencerdasan bangsa, termasuk kemampuan berbahasanya, juga dapat dilakukan melalui media massa. Media massa telah lama menjadi sarana efektif untuk membantu upaya dan pencapaian tugas pencerdasan bangsa, termasuk pembinaan (pemasyarakatan) bahasa. Bahkan, jauh sebelum bangsa ini merdeka media massa telah berperan dalam menjalankan tugas perluasan/penyebaran penggunaan bahasa Indonesia; dan tugas itu terus dilakukan sampai sekarang. Dengan kata lain, media massa memiliki peran, posisi, dan pengaruh yang kuat dalam perluasan penggunaan bahasa Indonesia. Namun, karena berbagai sebab, media massa tidak jarang lupa akan  peran, posisi, dan pengaruhnya tersebut.  Tidak jarang ditemukan bahasa media massa yang bukan saja tidak baik dan tidak benar, tetapi juga sekaligus tidak mencerdaskan bangsa. 

Hasrat untuk mengembangkan dan membina bahasa dan sastra Indonesia serta melestarikan bahasa dan sastra daerah itulah yang menjadi faktor pendorong penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia Kedelapan dengan tema “Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi”.  Kongres telah menghasilkan berbagai simpulan yang tersusun dalam tiga kelompok putusan, yaitu putusan tentang bahasa, putusan tentang sastra, dan putusan yang berkenaan dengan media massa. 

2. Bagian Khusus

2.1  Bahasa

Era globalisasi dan era otonomi daerah telah memengaruhi peran bahasa-bahasa di Indonesia pada saat ini. Era globalisasi menuntut pentingnya peran bahasa asing dan perlunya pemantapan peran bahasa Indonesia, sedangkan di pihak lain era otonomi daerah memberi tempat dan perhatian yang khusus terhadap bahasa daerah. Dalam kaitan itu, peran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing perlu dikaji ulang. Strategi untuk memantapkan peran bahasa, meningkatkan mutu bahasa, dan meningkatkan mutu penggunaan bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah, perlu dirumuskan kembali. Dalam hubungan itu, pengajaran bahasa, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan nonformal, perlu mendapat perhatian khusus.

2.1.1 Pemantapan Peran Bahasa

Arus globalisasi di Indonesia telah menimbulkan perubahan dalam berbagai bidang dan telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan bahasa-bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah, seakan-akan menjadi subordinasi dari bahasa asing, yang perannya begitu penting dalam komunikasi di bidang iptek dan ekonomi.

Kebijakan bahasa nasional yang ada dirasakan belum berhasil diimplementasikan secara baik sehingga situasi yang kondusif bagi pelestarian bahasa daerah belum tercipta. Walaupun demikian, otonomi daerah dan demokratisasi menyadarkan masyarakat penutur bahasa daerah akan keberadaan, potensi, dan posisi bahasa mereka. Oleh karena itu, arus globalisasi, dan terutama otonomi daerah, harus dikelola sedemikian rupa sehingga tetap menjamin terpeliharanya semboyan bhinneka tunggal ika di samping harus dapat menciptakan kesadaran dan sikap berbahasa yang positif dalam suasana hidup berdampingan yang harmonis di antara para penutur bahasa di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut.

(1)   Bahasa Indonesia harus tetap mempertahankan perannya sebagai alat pemersatu, pembentuk jati diri, pemandirian bangsa, dan sarana pikir, ekspresi, dan sarana komunikasi yang dapat membawa bangsa Indonesia ke dalam kehidupan yang lebih modern dan beradab. Peran tersebut perlu dimantapkan dengan meningkatkan jumlah sasaran dan intensitas pembinaan melalui kerja sama dengan berbagai kalangan, di samping memantapkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah.

(2)   Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta seni perlu terus dikembangkan melalui usaha-usaha pemekaran kosakata (termasuk istilah) dan pemantapan struktur bahasa. Pemerkayaan bahasa Indonesia perlu juga memanfaatkan berbagai sumber dari bahasa daerah secara proporsional.

(3)   Pemasyarakatan kebijakan bahasa, khususnya mengenai hubungan antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, perlu digiatkan agar masyarakat Indonesia lebih sadar akan kedudukan dan fungsi bahasa tersebut dan mampu memanfaatkannya secara tepat. 

(4)   Peran bahasa daerah (termasuk aksaranya) sebagai sarana pengembangan dan pembinaan kebudayaan, pendidikan, seni, dan tradisi daerah untuk memperkukuh jati diri dan ketahanan budaya bangsa perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemantapan peran bahasa daerah, khususnya sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan, perlu dikaji secara lebih mendalam. Di samping itu, peningkatan peran tersebut juga dapat dilakukan melalui ranah kebudayaan, ranah adat, dan ranah agama.

2.1.2 Peningkatan Mutu Bahasa

Penelitian merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu bahasa. Kenyataannya pada saat ini, penelitian terhadap bahasa-bahasa di Indonesia lebih banyak dilakukan pada bahasa tulis (secara tekstual), itu pun dengan cakupan aspek-aspek penelitian yang tidak merata. Penelitian terhadap bahasa lisan belum banyak dilakukan (misalnya secara kontekstual), terutama terhadap bahasa-bahasa daerah. Bahkan, penelitian terhadap bahasa daerah belum dilakukan dalam porsi yang memadai.

Penelitian terhadap bahasa-bahasa di Indonesia hendaknya memberikan prioritas pada bahasa yang terancam punah. Penelitian itu tidak dimaksudkan untuk mencapai keseragaman bahasa, tetapi untuk keperluan pencatatan dan kodifikasi. Penelitian dan kodifikasi tersebut pada akhirnya harus pula disertai dengan usaha pemeliharaan.

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut.

(1)  Penelitian berbagai aspek termasuk laras bahasa Indonesia dan laras bahasa daerah perlu dilanjutkan. Penelitian bahasa daerah, selain untuk pelestarian, perlu diteruskan untuk kepentingan pencatatan dan kodifikasi.

(2)  Mutu dan daya ungkap bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi sarana yang lebih ampuh dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta seni.

(3)  Penyebarluasan hasil penelitian dan kodifikasi bahasa di Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan untuk memantapkan peran bahasa tersebut. Hasil penelitian, kodifikasi, dan pengembangan bahasa untuk berbagai kebutuhan  perlu ditindaklanjuti dengan pengusulan hak paten. 

2.1.3 Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa 

Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sampai saat ini masih memprihatinkan. Dalam hal bahasa Indonesia, ada sebagian warga masyarakat yang belum dapat berbahasa Indonesia dan sebagian yang lain  kurang mempunyai sikap positif terhadap bahasa tersebut serta penguasaan mereka terhadap bahasa Indonesia (terutama ragam tulis) masih rendah. Di pihak lain, dalam hal bahasa daerah, banyak warga masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa daerahnya dan beralih menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu berarti bahwa upaya pemasyarakatan dan pengajaran bahasa daerah serta program penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada awal pendidikan belum berhasil dengan baik. Oleh karena itu, banyak warga masyarakat dari generasi muda di Indonesia yang sudah tidak dapat menguasai bahasa ibunya dengan baik. Padahal, hasil penelitian UNESCO menunjukkan bahwa penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar mata pelajaran dapat mempertinggi keberhasilan anak dalam menguasai pelajaran. Namun, perlu diingat bahwa bahasa ibu di Indonesia, sebagian besar adalah bahasa daerah, sangat beragam; ada bahasa daerah yang berpenutur besar, berpenutur sedang, dan bahasa daerah berpenutur kecil sehingga belum memiliki kemampuan daya ungkap bidang ilmu dan teknologi secara memadai. Selain itu, bahasa daerah di Indonesia belum seluruhnya memiliki tradisi tulis sehingga belum dapat menjadi bahasa pengantar pendidikan, kecuali pada tahap awal pendidikan.

Satu-satunya “kemajuan” yang mengkhawatirkan adalah kecenderungan warga masyarakat untuk menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang pemakaiannya belum tentu benar untuk berbagai keperluan alih-alih bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kemajuan tersebut mungkin disebabkan oleh arus globalisasi yang menghendaki perlunya penguasaan bahasa asing dalam kehidupan masyarakat modern. 

Peningkatan mutu penggunaan bahasa untuk generasi ke depan dilakukan melalui pengajaran bahasa. Selama ini pengajaran bahasa pada hampir semua jenis dan jenjang pendidikan selalu dianggap membosankan karena pengajaran itu lebih diarahkan pada penguasaan aspek teoretis saja daripada aspek praktis. Padahal, tujuan pengajaran bahasa secara umum adalah agar peserta didik terampil menggunakan bahasa. Kurikulum pengajaran bahasa Indonesia mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sementara itu, pengajaran bahasa daerah, yang merupakan mata pelajaran muatan lokal, juga belum mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menggunakan bahasa itu. Pengajaran bahasa asing pun belum membuat peserta didik dapat menggunakan bahasa tersebut, baik secara lisan maupun secara tulis. Semua kegagalan pengajaran bahasa selama ini merupakan bagian dari kegagalan pendidikan dalam arti yang luas karena bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan nasional dan sarana pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Sementara itu, pengajaran bahasa daerah belum mendapatkan perhatian sepenuhnya dari pemerintah di daerah. Adapun pengajaran bahasa asing belum seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip belajar efektif. 

Peningkatan mutu penggunaan bahasa berhubungan dengan pemasyarakatan bahasa. Dalam kaitan itu, pemasyarakatan bahasa Indonesia sebagai usaha meningkatkan mutu penggunaan bahasa tidak saja perlu dilakukan di Indonesia karena bahasa tersebut merupakan bahasa nasional dan bahasa negara, tetapi juga di luar negeri mengingat bahasa Indonesia banyak dipelajari di banyak negara. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut.

(1)    Mutu penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah perlu terus ditingkatkan dengan memperbaiki sistem dan metode pengajaran dan pemasyarakatannya.

(2)    Pusat Bahasa perlu memberi perhatian yang lebih besar terhadap upaya peningkatan mutu pengajaran bahasa, terutama dalam penyiapan materi ajar bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, berdasarkan kurikulum yang berlaku. Pengembangan kurikulum dan materi ajar itu hendaknya dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dipersiapkan dan/atau diterbitkan, antara lain, oleh Pusat Bahasa, balai/kantor bahasa, dan perguruan tinggi.

(3)    Kemampuan berbahasa Indonesia para guru semua bidang studi pada semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dosen, pejabat, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama perlu ditingkatkan secara terarah dan terpadu agar dapat memberikan suri teladan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar kepada peserta didik dan masyarakat. 

(4)    Pusat Bahasa bersama perguruan tinggi, lembaga-lembaga penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA), Asosiasi Pengajar BIPA, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, perlu mengembangkan program, metodologi, dan materi ajar BIPA untuk berbagai keperluan. 

(5)    Perguruan tinggi perlu membuka jurusan BIPA dalam bentuk program gelar untuk mencetak guru BIPA. 

(6)    Kemampuan peserta didik dalam berbahasa asing perlu ditingkatkan melalui pengembangan program, materi ajar, dan metodologi pengajaran sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing. 

(7)    Sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk pengajaran bahasa asing di sekolah dan di perguruan tinggi perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan. 

(8)    Pemanfaatan teknologi mutakhir untuk peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah harus lebih ditingkatkan.

(9)    Penyebaran informasi tentang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di dalam dan di luar negeri perlu lebih diintensifkan melalui pelbagai media. 

(10)  Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) perlu terus dikembangkan dan dimasyarakatkan sehingga dapat menjadi salah satu alat evaluasi kemahiran berbahasa Indonesia untuk berbagai keperluan. Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri perlu lebih berperan dalam mendukung program pemasyarakatan BIPA dan UKBI. 

(11)  Mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan-kegiatan kenegaraan perlu terus ditingkatkan. 

(12)  Penguasaan bahasa Indonesia harus dipertimbangkan sebagai salah satu syarat penerimaan pegawai, kenaikan pangkat pegawai, pengangkatan pejabat/eselon, pengangkatan anggota dewan, dan penerimaan pekerja asing di Indonesia.

(13)  Pembenahan bahasa Indonesia dalam peraturan perundangundangan, termasuk yang merupakan terjemahan dari hukum warisan kolonial, harus mendapat perhatian serius agar produk hukum yang bersangkutan tidak disalahtafsirkan atau diselewengkan. Untuk itu, di dalam proses penyusunan peraturan/perundangundangan perlu ditingkatkan keterlibatan secara aktif pakar bahasa sebagai narasumber. 

(14)  Penerjemahan dan penerbitan bahan pustaka sebagai sumber informasi ilmu dan teknologi dari bahasa asing ke bahasa Indonesia perlu ditingkatkan. 

(15)  Penerbitan buku, surat kabar, dan majalah dalam bahasa daerah perlu digalakkan secara terencana dan terarah. 

(16)  Pemasyarakatan bahasa daerah perlu terus ditingkatkan melalui berbagai media terutama ranah adat, ranah budaya, dan ranah agama. 

2.2 Sastra 

Sastra adalah sebuah karya cipta khas yang dapat memperkaya dan memperluas cakrawala pembacanya. Karya sastra mengandung nilainilai yang dapat memperbaiki pandangan hidup, mempertajam akal, dan memperhalus budi sehingga, pada gilirannya, karya sastra dapat membuat kehidupan menjadi lebih beradab dan dapat membuat pembacanya lebih peka di dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan demi menjaga, menjamin, dan meningkatkan mutu sastra perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Kehidupan yang sangat kompleks dan sarat dengan tujuan dan kadar kepentingan yang beragam tidak memungkinkan siapa pun mampu menghadapinya tanpa bantuan dan upaya memanfaatkan pengalaman orang lain. Karya sastra yang tercipta dari pengalaman hidup manusia dapat berperan sebagai alat bantu utama kehidupan. Karena perkembangan zaman yang cepat (dalam era globalisasi) sekaligus memberikan dampak positif dan negatif, yaitu tidak saja memfasilitasi perilaku kehidupan tetapi juga memperkeruh masalah manusia dan kemanusiaan, karya sastra dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menyikapi dampak tersebut. Oleh karena itu, setiap orang seyogianya merasa terpanggil untuk membaca karya sastra, bukan sekadar untuk memperkaya dan memperluas cakrawala pemikiran, melainkan juga untuk lebih mengenali diri sendiri.

Kenyataan menunjukkan bahwa hingga saat ini pemanfaatan sastra bagi upaya peningkatan kualitas hidup masih belum menggembirakan. Hal itu disebabkan oleh sejumlah kendala, baik yang berhubungan dengan kemauan politis, kesadaran masyarakat terhadap sastra maupun sarana penunjang. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut.

(1)  Kemauan politis yang menyangkut sastra, terutama upaya menempatkan sastra Indonesia dan sastra daerah sebagai sarana peningkatan kualitas dan perekat kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, perlu dijabarkan dalam bentuk program yang terencana dan terarah. 

(2)  Kesadaran masyarakat luas akan manfaat karya sastra sebagai salah satu sarana untuk memahami dan menghargai kekompleksan masyarakat melalui interaksi dan pendekatan lintas budaya yang kritis, mendalam, dan manusiawi-–tanpa menggoyahkan keutuhan bangsa-–perlu diupayakan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Sehubungan itu, pemanfaatan nilai-nilai mulia yang terkandung dalam karya sastra Indonesia dan karya sastra daerah perlu memperoleh perhatian yang serius dari semua pihak agar masyarakat dapat menangkal dampak negatif perubahan akibat globalisasi.

(3)  Sastra daerah perlu dikembangkan dan dimasyarakatkan secara terencana dalam keluarga dan dalam sistem pendidikan.

(4)  Pemerintah, dalam hal ini lembaga terkait, hendaknya memfasilitasi peningkatan penyebaran hasil-hasil penelitian sastra Indonesia dan sastra daerah sambil mendorong penerbitan buku pemandu apresiasi dan buku kritik sastra dalam jumlah dan mutu yang memadai.

(5)  Departemen Pendidikan Nasional perlu memberi definisi baru mengenai pengajaran sastra yang mencakup fungsi sastra dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam kaitan itu, perlu dipertimbangkan keberadaan khazanah sastra yang sangat beragam di Indonesia sebagai sumber materi pendidikan.

(6)  Pengajaran sastra yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai perlu ditopang dengan perencanaan yang mantap.

2.3 Media Massa

Masyarakat media massa di Indonesia menyadari bahwa bahasa Indonesia merupakan sarana, bahkan salah satu modal utama pekerja media massa dalam menjalankan tugas profesionalnya. Masyarakat media massa juga menyadari bahwa media massa-–cetak dan elektronik-–melalui produknya yang dikemas dalam bahasa Indonesia mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. 

Masyarakat media massa, sebagaimana masyarakat pengguna bahasa lainnya, menyadari bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang masih muda dibandingkan dengan sejumlah bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Sementara itu, disadari juga bahwa bahasa dan para penggunanya  terus bergulat untuk menghasilkan bahasa modern yang mampu menampung berbagai konsep dan produk kebudayaan dan/atau peradaban modern sekaligus sebagai sarana untuk mengekspresikan berbagai hal, konsep kebudayaan, dan/atau peradaban modern itu. Masyarakat media massa juga menyadari bahwa masih banyak media yang belum menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Kongres Bahasa Indonesia Kedelapan mengingatkan kembali masyarakat media massa akan peran dan tanggung jawabnya untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tanggung jawab tersebut haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi kreativitas penggunaan bahasa sesuai dengan keperluan media massa masing-masing. Selain itu, KBI VIII juga mengingatkan masyarakat media massa akan peran dan fungsinya sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat, termasuk pembinaan bahasa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut.

(1)  Kemampuan insan media massa dalam menggunakan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan secara teratur dan tersistem melalui kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait untuk meningkatkan profesionalisme. Usaha peningkatan itu akan lebih efektif jika insan media massa tersebut telah dibekali dengan kemahiran berbahasa Indonesia yang memadai dari jenjang pendidikan terakhirnya.

(2)  Seleksi penerimaan pekerja pers, khususnya jurnalis, misalnya dalam hal standar kompetensi berbahasa Indonesia, perlu diperketat agar pekerja pers yang terpilih memenuhi standar yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

(3)  Media massa perlu meningkatkan upaya melakukan autokritik dalam penggunaan bahasa agar misi pendidikan terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan lebih baik.

(4)  Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, perguruan tinggi, dan organisasi profesi perlu membentuk forum komunikasi yang secara tersistem memantau, mengevaluasi, dan memberikan masukan kepada media massa tentang bahasa Indonesia yang mereka gunakan.

3. Rekomendasi

Mengenai Putusan KBI VII tahun 1998, masih ada putusan yang belum dilaksanakan atau ditindaklanjuti. Oleh karena itu, untuk melaksanakan putusan KBI VII yang belum terselesaikan dan untuk menindaklanjuti putusan KBI VIII tahun 2003, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

(1)   Badan Pertimbangan Bahasa di dalam melaksanakan tugasnya hendaknya terus mengupayakan tersusunnya undang-undang kebahasaan dan ditingkatkannya status kelembagaan Pusat Bahasa.

(2)   Pusat Bahasa diharapkan membuat perencanaan untuk menindaklanjuti putusan KBI VIII, termasuk putusan KBI VII yang belum secara tuntas dilaksanakan (jika perlu dengan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pihak atau instansi lain).

(3)   Pusat Bahasa perlu membina jaringan keprofesionalan yang luas, baik dengan kalangan pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang berdampak luas pada masyarakat.

(4)   Kerja sama antara Pusat Bahasa dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota perlu lebih ditingkatkan agar penanganan masalah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dapat dilakukan secara harmonis dan proporsional.

Jakarta, 17 Oktober 2008

Tim Perumus Kongres Bahasa Indonesia Kedelapan

Perumus

1.      Abdul Wahab (Ketua)

2.      Sugiyono (Sekretaris)

3.      Abdul Djunaidi (Anggota)

4.      Ayu Sutarto (Anggota)

5.      H. Hunggu Tadjuddin Usup (Anggota)

6.      Riris K. Toha-Sarumpaet (Anggota)

7.      Suminto A. Sayuti (Anggota)

8.      T.D. Asmadi (Anggota)

9.      Threes Y. Kumanireng (Anggota)

10.   Willy Pramudya (Anggota)

Narasumber

1.      Dendy Sugono

2.      Hasan Alwi

3.      Latief

4.      Soenjono Dardjowidjojo

Rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia X

Setelah mendengar dan memperhatikan

(1)    sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

(2)    laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

(3)    paparan 6 makalah pleno tunggal, 16 makalah sidang pleno panel, 104 makalah sidang kelompok yang tergabung dalam 8 topik diskusi panel, dan

(4)    diskusi yang berkembang selama persidangan, KBI X merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1.      Pemerintah perlu memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia melalui penerjemahan dan penerbitan, baik nasional maupun internasional, untuk mengejawantahkan konsep-konsep ipteks berbahasa Indonesia guna menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh lapisan masyarakat.

2.      Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berperan lebih aktif melakukan penelitian, diskusi, penataran, penyegaran, simulasi, dan pendampingan dalam implementasi Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

3.      Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) perlu bekerja sama dalam upaya meningkatkan mutu pemakaian bahasa dalam buku materi pelajaran.

4.      Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka memperkukuh jati diri dan membangkitkan semangat kebangsaan.

5.      Pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter untuk menaikkan martabat dan harkat bangsa.

6.      Pemerintah perlu memfasilitasi studi kewilayahan yang berhubungan dengan sejarah, persebaran, dan pengelompokan bahasa dan sastra untuk memperkukuh NKRI.

7.      Pemerintah perlu menerapkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk menyeleksi dan mempromosikan pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, guna memperkuat jati diri dan kedaulatan NKRI, serta memberlakukan UKBI sebagai “paspor bahasa” bagi tenaga kerja asing di Indonesia. 

8.      Pemerintah perlu menyiapkan formasi dan menempatkan tenaga fungsional penyunting dan penerjemah bahasa di lembaga pemerintahan dan swasta.

9.      Untuk mempromosikan jati diri dan kedaulatan NKRI dalam rangka misi perdamaian dunia, Pemerintah perlu memperkuat fungsi Pusat Layanan Bahasa (National

Language Center) yang berada di bawah tanggung jawab Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

10.   Kualitas dan kuantitas kerja sama dengan berbagai pihak luar negeri untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan, baik di tingkat komunitas ASEAN maupun dunia internasional, dengan dukungan sumber daya yang maksimal.

11.   Pemerintah perlu melakukan “diplomasi total” untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. 

12.   Presiden/wakil presiden dan pejabat negara perlu melaksanakan secara konsekuen Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan  Presiden  Nomor 16 Tahun 2010 tentang  Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.

13.   Perlu ada sanksi tegas  bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

14.   Pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi kebijakan penggunaan bahasa dan pemanfaatan sastra untuk mendukung berbagai bentuk industri kreatif.

15.   Pemerintah perlu lebih meningkatkan kerja sama dengan komunitas-komunitas sastra dalam membuat model pengembangan industri kreatif berbasis tradisi lisan, program penulisan kreatif, dan penerbitan buku sastra yang dapat diapresiasi siswa dan peminat sastra lainnya. 

16.   Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

17.   Pelindungan bahasa-bahasa daerah dari ancaman kepunahan perlu dipayungi dengan produk hukum di tingkat pemerintah daerah secara menyeluruh. 

18.   Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan perencanaan dan penetapan korpus bahasa daerah untuk kepentingan pemerkayaaan dan peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia sebagai bahasa penjaga kemajemukan Indonesia dan pilar penting NKRI.

19.   Pemerintah perlu memperkuat peran bahasa daerah pada jalur pendidikan formal melalui penyediaan kurikulum yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan faktual daerah dan pada jalur pendidikan nonformal/informal melalui pembelajaran bahasa berbasis komunitas.

20.   Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan pengawasan penggunaan bahasa untuk menciptakan tertib berbahasa secara proporsional. 

21.   Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung eksistensi karya sastra, termasuk produksi dan reproduksinya, yang menyentuh identitas budaya dan kelokalannya untuk mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia.

22.   Penggalian karya sastra  harus terus digalakkan dengan dukungan dana dan kemauan politik pemerintah agar karya sastra bisa dinikmati  sesuai dengan harapan masyarakat pendukungnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

23.   Pemerintah perlu memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada sastrawan untuk meningkatkan dan menjamin keberlangsungan daya kreativitas sastrawan sehingga sastra dan sastrawan Indonesia dapat sejajar dengan sastra dan sastrawan dunia.

24.   Lembaga-lembaga pemerintah terkait perlu bekerja sama mengadakan lomba-lomba atau festival kesastraan, khususnya sastra tradisional,  untuk memperkenalkan sastra Indonesia di luar negeri  yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, selain mendukung festival-festival kesastraan tingkat internasional yang sudah ada.

25.   Peran media massa sebagai sarana pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di kancah internasional perlu dioptimalkan.

26.   Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu mengingatkan dan memberikan teguran agar lembaga penyiaran menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

27.   Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima usulan dari masyarakat untuk menyampaikan teguran kepada lembaga penyiaran yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

28.   Diperlukan kerja sama yang sinergis dari semua pihak, seperti pejabat negara, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, media massa, Dewan Pers, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, demi terwujudnya bahasa media massa yang logis dan santun.

29.   Literasi pada anak, khususnya sastra anak, perlu ditingkatkan agar nilai-nilai karakter yang terdapat dalam sastra anak dipahami oleh anak. 

30.   Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus memperkuat unit yang bertanggung jawab terhadap  sertifikasi pengajar dan penyelenggara BIPA. 

31.   Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkoordinasi dengan para pakar pengajaran BIPA dan praktisi pengajar BIPA mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan silabus yang standar, termasuk bagi Komunitas ASEAN.

32.   Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memfasilitasi pertemuan rutin dengan SEAMEO Qitep Language, SEAMOLEC, BPKLN Kemendikbud, dan perguruan tinggi untuk menyinergikan penyelenggaraan pengajaran BIPA. 

33.   Pemerintah Indonesia harus mendukung secara moral dan material pendirian pusat studi/kajian bahasa Indonesia di luar negeri.

Jakarta, 31 Oktober 2013

Tim Perumus Kongres Bahasa Indonesia X

Perumus

Ketua     : Prof. Dr. Gufron Ali Ibrahim, M.S.

Sekretaris: Dra. Liliana Muliastuti, M.Pd.

Anggota:

1.      Prof. Dr. Kisyani-Laksono, M.Hum.

2.      Prof. Dr. Cece Sobarna

3.      Prof. Dr. Silvana Sinar

4.      Dr. Dendy Sugono

5.      Dr. Priyono

6.      Dr. Christ Fautngil

7.      Dr. Fairul Zabadi

8.      Dr. Ganjar Harimansyah

9.      Drs. Suharsono, M.Hum.

10.   Drs. Mustakim, M.Hum.

11.   Bambang Widiatmoko, S.Sos., M.Si.

12.   Drs. Maryanto, M.Hum.

13.   Siti Gomo Attas, M.Hum.

14.   Dra. Rosida Tiurma Manurung, M.Hum.

Narasumber:

1.      Prof. Dr. Mahsun, M.S.

2.      Dr. Sugiyono

3.      Drs. M. Muhadjir, M.A.

4.      Dra. Yeyen Maryani, M.Hum.

Daftar pustaka

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PutusanKBI-1-9.pdf

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Rumusan%20Hasil%20KBI%20X.pdf